PALOPO–Pernyataan yang dilontarkan Kepala BPBD kota Palopo, Antonius Dengen saat wawancara dengan salah satu televisi nasional, memantik reaksi masyarakat Battang Barat, tempat di mana tragedi tanah longsor melanda kawasan pegunungan itu pada Jumat sore kemarin (26/6).
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tana Luwu, Bata Manurun yang dihubungi Koran Seruya, Sabtu petang ini, 27 Juni 2020 membantah statement menohok Antonius Dengen yang dianggap dapat melukai perasaan masyarakat setempat yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mendiami dataran tinggi di kota Palopo itu.
Bata yang baru selesai meninjau lokasi bencana longsor di tiga titik di Jalan Poros kelurahan Battang Barat itu, mengatakan, pihaknya banyak mendapat masukan dari warga terdampak bencana serta tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mengeluhkan pernyataan Kepala BPBD Palopo yang tayang di salah satu tv nasional tersebut.
“Kami ingin meluruskan sekaligus membantah pernyataan Kepala BPBD Palopo yang mengatakan penyebab longsor kemarin itu adalah akibat alih fungsi lahan utamanya hutan lindung. Di saat warga sedang tertimpa bencana, harusnya beliau tidak serta merta mengeluarkan statement yang bersifat provokatif,” tegas Bata Manurun.
Ia melanjutkan, sebaiknya pemerintah berhati-hati mengeluarkan statement apalagi jika tidak disertai data valid. Sebagai Ketua AMAN Tana Luwu, Bata mengaku memiliki data-data akurat soal sebaran lokasi hak ulayat atau tanah adat, maupun peta hutan lindung dan tanah negara yang tidak boleh dialihfungsikan secara serampangan.
“Kami mengimbau, agar pemerintah mengajak rakyatnya untuk duduk bersama bersama stakeholder terkait, mari kita buka data kita masing-masing dan cocokkan, apa yang ada selama ini. Dalam masyarakat Ba’tan sendiri, mereka tidak pernah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir membuka lahan baru untuk dijadikan ladang atau kebun, mereka hanya memanfaatkan hasil hutan seperti madu dan bunga-bunga untuk dijual, jadi tidak benar jika ada alih fungsi lahan, masyarakat adat disini lebih paham cara merawat dan melestarikan lingkungan hidup mereka sendiri,” tambahnya.
“Masyarakat Ba’tan saat ini membutuhkan bantuan pemulihan psikis akibat trauma yang dialami, apalagi ini bukan yang pertama, tahun 2009 lalu mereka juga pernah mengalami longsor, jadi kurang tepat rasanya jika ada pihak yang membuat mental dan psikologi mereka jadi terganggu, masalah longsor sangat kompleks, apalagi jalan ini adalah jalan trans antarkabupaten/kota yang banyak dilalui kendaraan bertonase besar, seperti bus dan truk, ditambah kondisi alamnya dan medan yang memang agak berat,” paparnya lagi.
AMAN Tana Luwu selama ini memang dikenal sebagai organisasi yang banyak memberi advokasi bagi masyarakat adat yang ada di Luwu Raya untuk selalu taat dan patuh pada nilai-nilai luhur adat dan ketentuan hukum terutama mengenai lingkungan hidup, pelestarian hutan serta pemberdayaan masyarakat adat yang selalu terpinggirkan oleh derap pembangunan yang lebih bersifat topdown dan kurang melibatkan akar rumput di tataran bawah.
Diketahui sebelumnya, longsor mengakibatkan sembilan rumah warga rusak berat di kelurahan Battang Barat, kecamatan Wara Barat, kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (26/6), pukul 16.00 waktu setempat. BPBD kota Palopo melaporkan longsor dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan struktur tanah labil.
Selain merusak rumah warga, longsor juga mengakibatkan akses jalan trans Palopo dan Toraja Utara di KM 23 terputus. BPBD setempat melaporkan longsor tidak mengakibatkan korban jiwa. Insiden longsor serupa terjadi di wilayah yang sama kurang lebih seminggu yang lalu.
Data BPBD menyebutkan, kota Palopo merupakan wilayah dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi untuk bahaya tanah longsor.
Luas wilayah dengan tingkat kerentanan sedang seluas 5.272 hektar, sedangkan tinggi mencapai 11.994 hektar. Jumlah potensi populasi terpapar akibat bahaya tanah longsor mencapai 5.243 jiwa.(iys)
