Jadi Tempat “Mati Bola” di Acara Diskusi Walikota-Mahasiswa, DPRD Palopo Bakal Undang 2 OPD Ini dalam RDP

609
Baharman Supri
ADVERTISEMENT

PALOPO–Dalam kegiatan diskusi antara Walikota dan mahasiswa kota Palopo Jumat (10/7) kemarin, pihak DPRD Palopo seolah mendapat tempat “mati bola” dari masing-masing pihak kelompok mahasiswa yang mempertanyakan transparansi dana anggaran Refocusing untuk penanganan Covid-19.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Tiga wakil rakyat yang ikut hadir, diantaranya, Ketua DPRD Palopo Hj Nurhaenih, Wakil Ketua I Abdul Salam dan Wakil Ketua Komisi I Baharman Supri yang ikut dalam acara diskusi yang berlangsung cukup alot itu, mencoba memberi penjelasan seputar transparansi data anggaran Covid-19 yang dipertanyakan elemen mahasiswa Palopo.

Usai diskusi, Baharman Supri mengatakan, pihak DPRD mengapresiasi langkah Walikota yang mau mengundang elemen mahasiswa yang kritis dan getol mempertanyakan soal dana Refocusing tersebut.

“Pertama, kami apresiasi upaya Walikota Palopo yang mengadakan acara diskusi dengan adik-adik mahasiswa. Kedua yang mau saya sampaikan, seperti yang disampaikan pula lewat kegiatan itu, bahwa Data Alokasi dana Refocusing dalam bentuk pdf yang kami sudah kirim hendaknya dipelajari dulu, karena penyampaian Pak Wali, dana terserap baru sekitar 20,3%, tugas kami di DPRD Palopo adalah pengawasan sejauh mana implementasi Refocusing tersebut dilakukan pihak eksekutif,” tandas Baharman yang mengaku dijemput khusus Kepala BPKAD Palopo di kediaman pribadinya untuk menghadiri acara tersebut.

ADVERTISEMENT

“Kami dalam waktu dekat (Komisi I) akan mengundang RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan OPD terkait, yakni Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, nanti disitu akan kami sampaikan permohonan mahasiswa soal tranparansi data Anggaran Refocusing di kedua OPD tersebut,” jelas Baharman, Jumat malam (10/7) saat dihubungi KORAN SERUYA.

Legislator Golkar itu menambahkan, jika soal kebijakan publik kita di Palopo sudah memiliki Perda Transparansi Kebijakan Publik.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Perda soal kebijakan transparansi data informasi publik sudah ada aturannya dan dapat diawasi masyarakat yakni Perda nomor 5 tahun 2008, kecuali hal-hal khusus yang menyangkut data kerahasiaan negara, pertahanan keamanan, itu yang tak boleh dipublish, katanya.

Sebelumnya diberitakan, Walikota Palopo membeberkan jika pelaksanaan Refocusing masih sementara berlangsung sehingga untuk investigasi atau pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan terkait penanganan Covid-19 termasuk soal anggaran akan ada waktunya tersendiri, yakni jika kegiatan tersebut sudah berakhir di penghujung tahun anggaran.

Elemen mahasiswapun membeberkan soal UU Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi dasar gerakan mereka menuntut keterbukaan soal anggaran penanganan Covid-19 ini.

Diskusi antara Walikota-kelompok mahasiswa banyak berputar ke masalah kosa kata “transparansi” yang tak kunjung mendapat titik temu.

Walikota HM Judas Amir beranggapan, sebagai kepala daerah dirinya secara konstitusi hanya bertanggungjawab dan memiliki kewajiban untuk melaporkan soal penggunaan anggaran keuangan pada legislatif (DPRD Palopo), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya meskipun dipilih rakyat, tapi secara konstitusi, soal penggunaan anggaran saya wajib melaporkannya dan bertanggungjawab kepada DPRD sebagai wakil rakyat, adapun soal Covid-19 meskipun sudah direfocusing dengan nilai Rp17,9 miliar, tapi kegiatannya masih sementara berjalan, tadi dilaporkan Gugus Tugas baru 20,3% terserap, bukan saya tidak mau kasih data, tapi soal (anggaran Covid-19) itu, sebaiknya adik-adik mahasiswa berhubungan langsung dengan Wakil Rakyat,” pungkasnya.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Tandisak Parinding dari GMKI, mempertanyakan dari dana Refocusing yang sudah terserap ke masyarakat itu yang sebesar 20,3% digunakan untuk hal apa saja, serta rencana penggunaan anggaran Rp17,9 miliar untuk dibuka datanya, agar bisa diawasi bersama oleh masyarakat.

“Kawan-kawan kami sudah 2 kali datang ke DPRD tetapi jawabannya sama, maka dari itu kami hadir disini untuk meminta soal transparansi anggaran ini, agar bisa sama-sama kita awasi, saya kira, kita semua yang hadir disini memiliki tujuan positif untuk kepentingan rakyat banyak,” tandasnya.

Beberapa elemen mahasiswa yang hadir dalam dialog ini, diantaranya PMII, HMI, IMM, LMND, GMKI, GMNI, dan lainnya. (iys)

ADVERTISEMENT