KORANSERUYA.COM–Dua ruas jalan di wilayah Luwu Raya menjadi salah satu fokus pembahasan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran instansi vertikal Kementerian PUPR RI pada Wilayah Sulawesi Selatan di Rujab Wakil Gubernur Sulsel, 6 April 2022 lalu.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program nasional untuk sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi dan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. “Kita membahas mengenai perbaikan beberapa ruas jalan, seperti Jalan Ruas Bua – Rantepao di Kabupaten Luwu; dan Jalan Ruas Sabbang – Tallang – Seko – Rampi – Batas Sulteng di Kabupaten Luwu Utara,” ujarnya.
Kedua ruas tersebut, kata Andi Sudirman, merupakan akses pada wilayah terisolir dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemprov Sulsel telah melakukan koordinasi regional dengan Kementerian PUPR untuk dukungan terhadap dua ruas jalan tersebut. “Diharapkan dengan Koordinasi ini penting untuk sinergi bersama dalam optimalisasi dan efektivitas program untuk pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Je’neberang Djaya Sukarno, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan Reiza Setiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan Iskandar Ismail,
Selanjutnya, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Hasrawati Rahim, serta Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kompetensi Kementerian PU, Anwar, dan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri. Serta Kepala Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas mendampingi Gubernur.
INFRASTRUKTUR SULSEL
Sementara itu, Andi Sudirman Sulaiman juga meminta sejumlah proyek infrastruktur nasional di Sulsel segera ditangani. Salah satunya perbaikan ruas jalan nasional Maros-Bone. “Kita bahas soal proses perbaikan jalan Nasional Maros-Bone dan Maros-Parepare,” ungkap Andi Sudirman.
Usulan ini disampaikan saat Andi Sudirman menerima audiensi para Kepala Balai instansi vertikal Kementerian PUPR Wilayah Sulawesi Selatan di Rujab Wakil Gubernur kemarin. “Termasuk Danau Tempe, penertiban tambang Je’neberang, Kereta Api, dan PSN (Proyek Strategis Nasional) lainnya untuk sinkronisasi,” jelasnya.
Dia berharap pembangunan infrastruktur di Sulsel yang ditangani Kementerian PUPR agar terus dikoordinasikan. Menurutnya kordinasi penting dilakukan ke Pemprov terutama bila ada kendala dalam pelaksanaan proyek. “Kalau ada yang mau dilaksanakan silahkan berkoordinasi ke kami. Kalau ada penertiban pembebasan lahan koordinasi ke kami. Begitu juga untuk pembangunan jalan kalau ada infokan ke kami,” katanya.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar Reiza Setiawan mengungkapkan untuk kondisi jalan yang masih sempit akan diusulkan untuk diprogramkan ke Kementerian PUPR. Sementara untuk ruas jalan usulan Pemprov di luar kewenangan Balai, pihaknya meminta surat dari gubernur. “Supaya diusulkan juga ke Kementerian agar mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Beberapa ruas jalan yang jadi perhatian seperti jalan ruas Parepare, Sidrap, Bone, dan jalan Bypass Mamminasata,” tuturnya.
Seperti diketahui, jalan nasional ruas Maros-Bone kerap dikeluhkan karena kerap terjadi kemacetan. Pasalnya ada beberapa titik yang cukup sempit. Imbasnya bila ada truk atau kendaraan yang mogok kemacetan parah tak terhindarkan.
Kepala Satker Jalan Metropolitan BBPJN XIII Makassar Malik menuturkan lebar ruas jalan Maros-Bone saat ini memang belum ideal. Malik memberi atensi khusus dari titik km 52 hingga ke titik km 66, ruas ini menyempit sehingga bila terjadi insiden seperti truk mogok, maka otomatis menimbulkan kemacetan parah. “Lebar jalan aspalnya hanya 5 sampai 6 meter. Pinggirnya sudah bebatuan. Jadi sempit memang,” tutur Malik.
Malik menegaskan kondisi jalan ini memang belum ideal sesuai standar jalan nasional. Untuk diketahui, jalan nasional, harus memiliki lebar minimal 7 meter kemudian ada tambahan bahu jalan 2 meter di kiri kanannya. Namun Malik tak menampik rencana usulan pelebaran jalan tersebut tak akan mudah. Pasalnya, kiri dan kanan ruas jalan Maros-Bone merupakan kawasan hutan lindung. “Nanti kita lihat bagaimana. Apalagi ada kawasan hutan lindung juga. Namun bila untuk kepentingan jalan saya kira tidak masalah,” jelasnya.
Jalur ini sebenarnya pernah mendapat penanganan lewat proyek elevated road di era Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL). Namun hanya dikerjakan sampai pada segmen I sepanjang 1,478 kilometer dengan panjang jalan layang 316 meter. SYL saat itu bahkan mengusulkan agar kelanjutannya dibuatkan terowongan. “Kelanjutannya tergantung perencanaan nanti. Juga menyesuaikan anggaran. Mudah-mudahan pak Gubernur juga membuka komunikasi ke Menteri PUPR di Jakarta,” bebernya.
Jalur Maros-Bone atau Poros Camba ini diakuinya salah satu jalur penting. Terutama bagi warga di area Bone dan sekitarnya, termasuk lalu lintas logistik atau barang dari Makassar ke Kendari juga melintas di jalur darat ini. “Makanya memang perlu segera perhatian. Kita juga sebenarnya berharap para pengguna jalan termasuk truk-truk bisa patuh aturan agar tidak memuat barang melebihi tonase agar insiden as patah tidak lagi terjadi karena bisa menimbulkan kemacetan,” tukasnya. (***)
