BELOPA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu buka suara terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2024 yang tidak mencapai target. Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli, pada Senin (30/12/2024), menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil komisi-komisi DPRD yang bertugas mengawasi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait capaian PAD.
“Kita akan memanggil setiap komisi. Seperti apa nanti, kita akan meminta rinciannya. Ada beberapa persoalan terkait masalah aset-aset kita ini, termasuk kendaraan yang ada di PUTR itu yang sudah tidak kondusif sehingga tidak mencapai target untuk mendulang PAD,” kata Zulkifli.
DPRD Luwu berencana mengevaluasi kinerja OPD yang dinilai tidak bekerja maksimal dalam mendukung pencapaian PAD tahun 2024.
Zulkifli juga menyoroti adanya dugaan kebocoran anggaran yang turut memengaruhi realisasi PAD. “Kalau memang ini pelanggaran karena adanya kebocoran, kenapa tidak kita akan melakukan evaluasi di masing-masing OPD,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa capaian PAD tahun ini akan menjadi indikator objektif dan bahan evaluasi bagi pimpinan pemerintahan yang baru. “Kalau OPD ini tidak becus dalam menargetkan pencapaian PAD, juga akan menghambat kinerja Pak Bupati,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
Adapun realisasi retribusi PAD Kabupaten Luwu per tanggal 29 Desember 2024, masih anjlok alias merosot. Bagaimana tidak? Di awal tahun, retribusi PAD Kabupaten Luwu ditarget Rp15,092 Milyar. Namun hingga akhir Desember ini, target tersebut baru terealisasi Rp10,494 Milyar. Artinya, di sektor retribusi PAD mengalami perosotan hingga Rp4,598 Milyar.
Senada dengan Zulkifli, Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak, pada Minggu (29/12/2024), juga menyoroti dugaan adanya kebocoran anggaran yang turut mempengaruhi realisasi PAD.
“Ukuran OPD Pemkab Luwu sangat jelas. Selain pelayanan publik, juga sejauh mana mereka mampu merealisasikan target PAD yang dibebankan. Tetapi, dari data yang kami dapatkan, banyak OPD yang tidak memenuhi target PAD. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kinerja OPD tersebut? Jika ini tidak dijawab dengan baik, bisa saja ada anggapan terjadi kebocoran PAD dalam prosesnya, mengingat di tahun 2024 ada perhelatan Pilkada Luwu,” ungkap Ismail.
Salahsatu sektor PAD yang dinilai anjlok yakni, pemasukan retribusi tepi jalan umum. Dari sektor ini, ditarget sebesar Rp 500 juta, namun realisasinya hanya mencapai Rp 111 juta lebih, atau sekitar 22 persen saja.
Selain sektor retribusi, Ismail juga menyoroti retribusi pemakaian alat berat di Dinas PUTR Luwu. Tahun 2024, sektor ini ditargetkan menghasilkan Rp 2,242 miliar lebih, namun hingga awal Desember, realisasinya baru mencapai Rp 100 juta lebih, atau hanya sekitar 4 persen.
“Pemasukan Pemkab Luwu dari sektor pajak dan retribusi adalah primadona. Tetapi faktanya, banyak yang tidak memenuhi target. Semoga saja ini bukan bentuk kebocoran PAD untuk digunakan sesuatu dan lain hal. Makanya, kami mendesak inspektorat melakukan pemeriksaan. Agar di pemerintahan yang baru nantinya, semua bisa clear,” pungkas Ismail. (mat)
