PALOPO — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palopo saat ini tengah melakukan survei untuk mengetahui indeks kerawanan Pemilu tahun 2019 mendatang. Survei ini dilakukan di seluruh daerah di Indonesia pada tanggal 21-30 Agustus 2018.
Anggota Bawaslu Palopo Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Ahmad Ali saat bertandang ke Kantor Koran SeruYA Senin (27/8/18) mengatakan, pihaknya melibatkan wartawan sebagai koresponden dalam survei indeks kerawanan pemilu 2019. Selain wartawan, juga ada pihak penyelenggara pemilih, kepolisian dan DKPP.
Ada 76 pertanyaan yang diberikan, tentunya menyangkut indeks kerawanan pemilu. Diantaranya mengenai pemutakhiran data pemilih, politik uang, penyelenggara pemilih, pemungutan suara, rekapitulasi suara, ada atau tidaknya keterlibatan birokrasi, TNI dan polri pada pemilu. “Survei ini dilakukan salah satu tujuannya ialah upaya deteksi dini kerawanan pemilu. Beberapa pertanyaan juga menyangkut pilkada sebelumnya,” kata Ahmad Ali.
Lanjut Ahmad Ali, quisioner yang telah diisi nantinya akan menjadi bahan untuk Bawaslu dalam memetakan kerawanan dalam pelaksanaan pemilu. Survei ini juga akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program, dan strategi pengawasan pemilu termasuk menjadi instrumen deteksi dini dan pencegahan dari potensi kerawanan pemilu.
Ia menambahkan, survei ini juga sebagai bentuk riset atas perwujudan amanah Undang-undang nomor 7 tahun 2017. Artinya, Bawaslu harus mampu mendeteksi dan mampu memetakan potensi-potensi kerawanan Pemilu. “Kami berharap melalui keikutsertaan rekan-rekan wartawan atas pengisian quisioner selama pelaksanaan pemilu, apa saja yang terjadi dan menjadi konsumsi publik dalam pemberitaan saat itu, menjadi bahan yang sangat bermanfaat untuk memetakan kerawanan yang terjadi bagi Bawaslu,” tandasnya. (liq)
