PALOPO — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palopo mengeluarkan imbauan kepada pelaku usaha yang ada di Palopo khususnya dari kalangan pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir.
Imbauan itu dikeluarkan agar para pelaku usaha tersebut mendukung dan bersedia dipasangkan Payment Online System (POS) atau alat pemantau sistem pajak secara online. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bapenda, Abdul Waris.
“Demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerjasama tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita harap kerjasama para pelaku usaha,” kata Abdul Waris.
Pada Kamis (15/8/2019) lalu, Ketua Korsupgah KPK Adriansyah Malik Nasution menemui sejumlah wajib pungut (Wapu) di auditorioum Saokotae Palopo untuk sosialisasi kepatuhan wajib pajak.
Bung Choky sapaan akrab Adriansyah didampingi walikota Palopo, HM Judas Amir dan Kepala Bank Sulselbar Palopo. Sosialisasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran wajib pungut pajak, khususnya pengusaha di bidang perhotelan, dalam memenuhi kewajibannya.
Bung Choky mengatakan, saat ini masih ada pengusaha hotel yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak usaha. “Di Palopo, ada hotel yang tidak taat bayar pajak, menunggak hingga beberapa bulan,” kata dia.
Choky ini menjelaskan, sumber pajak paling dominan yakni berasal dari hotel, restoran, dan rumah makan. Maka dari itu, para pelaku industri diharapkan bisa menjalankan kewajibannya membayar pajak.
Apalagi saat ini setiap tempat usaha wajib pungut pajak kini sudah dipasangi alat pendeteksi transaksi. “Semua usaha yang pendapatannya Rp3 juta ke atas harus memungut pajak. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk menunggak pajak daerah,” pungkasnya. (asm)
