MALILI–Video Wakil Ketua DPRD Luwu Timur (Lutim), HM Siddiq BM yang melontarkan kata dinilai tak senonoh saat menerima pengunjukrasa masih menuai polemik di ‘Bumi Batara Guru’. Video ini memang sempat viral karena ramai dibagikan di media sosial seperti facebook, WA, dan instagram.
Kata “batula**” yang diucapkan Siddiq saat menerima aspirasi dari Aliansi Gebrak di kantor DPRD Lutim, Rabu lalu itu, menuai pro dan kontra. Ada yang memojokkan Siddiq, ada juga yang membela dengan alasan beragam.
HM Siddiq sendiri saat dimintai tanggapannya terkait video viral tersebut, tak mempermasalahkannya. Bahkan, legislator Partai Nasdem ini mengaku bahwa ada hikmah dibalik viralnya video itu.
“Ini akan jadi alat kontrol bagi saya dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat,” kata Siddiq via ponselnya kepada KORAN SERUYA, Kamis (7/11/2019).
Menurut Siddiq kata ‘batula##’ yang dilontarkannya saat berdialog dengan pengujuk rasa mahasiswa tergabung Aliansi Gebrak tersebut, tidak bermaksud mencaci atau menghardik pihak manapun.
Jika menonton video yang terpenggal, terkesan memojokkan Siddiq. Namun, jika menonton video secara utuh, Siddiq ternyata berusaha memperjuangkan nasib para guru honorer di tengah desakan mahasiswa yang berunjukrasa menuntut komite sekolah dibubarkan.
Siddiq menilai, alasan mahasiswa menuntut komite sekolah dibubarkan, perlu dikaji lebih jauh. Sebab, alasan pembubaran komite sekolah bahwa uang sumbangan orangtua/wali siswa melalui komite sekolah dinilai bisa dikorupsi.
Siddiq saat berdialog dengan mahasiswa, menegaskan agar tidak asal menuding. Dia bahkan mengatakan rekening komite bisa dibuka secara terbuka agar semua transparan dan tidak ada tudingan ada rekening gendut di komite sekolah.
“Jadi bagi saya Dinda, sekali lagi, tidak ada masalah. Saya jadikan ini pelajaran untuk mengontrol saya melaksanakan tugas di DPRD,” imbuh Siddiq.
Saat dimintai tanggapannya mengenai desakan penghapusan komite sekolah, Siddiq menilai perlu dikaji lebih jauh dan dicarikan solusi. Sebab, jika komite sekolah dihapuskan, tentunya akan berdampak terhadap kesejahteraan guru honorer yang mengajar di sekolah. “Kalau komite sekolah dihapuskan, darimana sekolah bisa membayar honor mereka?,” katanya.
Dikatakan, sumbangan orang tua/wali murid bisa saja, asalkan sifatnya sukarela dan tidak memaksa. “Sebab, orang tua juga punya tanggungjawab memajukan sekolah (pendidikan). Cuma sifatnya jangan memaksa, sumbangan sukarela demi memajukan pendidikan,” katanya. (cbd)
