PALOPO – Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) sebagai sarana komunikasi dal upaya pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) digelar pada hari Rabu 26 Agustus 2020 secara virtual melalui kanal YouTube dan disiarkan langsung oleh TVRI dan RRI.
Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia
Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini dihadiri oleh Menteri Pertanian, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dalam Negeri, Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Selain para menteri hadir pula Kepala Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Staf Presiden (KSP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ipi Maryati Kudung selaku Plt Juru Bicara KPK RI menyebutkan sasaran dari acara ini mencakup dua hal yaitu peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK.
“Aksi ini akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talkshow), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa” ucapnya
“Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing,” tambah Ipi
Ipi menjelaskan, tujuan dari pelaksaan gelar wicara adalah membangun ulang pemahaman, dan signifikansi pembacaan yang tepat, dari para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya.
Stranas PK sendiri memiliki tiga fokus sektor, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum. Ketiga fokus tersebut diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) aksi dan 27 sub-aksi.
Presiden RI Ir. Jowo Widido dalam sambutannya menyampaikan Momentum krisis kesehatan dan Krisis ekonomi masa pandemic covid ini adalah momentun yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif
“kita harus membangun tata pemerintahan yang baik, cepat, aktif dan efesien di saat yang sama harus angkuntabel dan bebas korupsi”. Ujarnya
Lanjutnya”Dua hal tersebut sama pentingnya dan tidak bisa di percepatan, langkah cepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan angkuntabilitas keduanya harus berjalan bersama dan saling menguatkan”
Hal ini tidak mudah, tapi ini adalah tantangan yang harus di pecahkan, kita harus merumuskan dan melakukan langkah yang konkrit dan konsisten dari waktu ke waktu.
Regulasi nasional harus terus di lakukan
Regulasi yang tidak jelas, regulasi yang membuat bergulit gulit, yang membuat pejabat tidak berani ini yang harus di sederhanakan
Presiden RI Ir. Joko Widodo tengah mengeluarkan sebuah agenda besar yakni Pertama Undangan Undang yang mensingkronisasikan ulang semua undangan secara serempak,sehingga antara undangan undangan bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong percepatan kerja, inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi
“Kita akan terus melangkah singkronisasi dan percepatan kerja, jika bapak/ibu menemukan singkronisasi yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan kepada saya” Ujarnya
Lanjutnya jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum singkron ini untuk menakutkan nakuti eksekutif, menakut nakuti dan memeras inilah yang membahagiakan akibat pembangunan nasional
Orang nomor satu di Indonesia ini tidak akan memberikan tolensi bagi siapapun yang melakukan pelanggara ini. Tegasnya
Kedua, Reformasi birokrasi harus terus dilakukan, Organisasi birokrasi berjenjang yang terlalu banyak defenisi yang harus disederhanakan, ekselionsasi harus segera di lakukan tanpa mengurani pendapatan penghasilan dari para Demokrat
“Karena terlalu banyak ekselon semakin memperpanjang birokrasi akan
semakin memecah anggaran dan bibit kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran akan habis untuk rutinitas” Ujarnya
Lanjutnya”Saya minta agar anggaran di gunakan untuk membiayai program yang strategis, relevan untuk kebutuhan nasional kita, menjawab kepentingan masyarakat dan membawa lompatan kemajuan kita”
Ir. Jowo Widodo mengajak seluruh audiens yang mengikuti acara tersebut untuk membenahi regulasi, tata kerja birokrasi harus di sederhanakan dan di Transfaransikan serta pemanfaatan informasi, destalisasi yang mudah di akses rakyat dan terus di kembangkan.
Ketiga, Beragam budaya antikorupsi yang terus dilaksanakan
Masyarakat harus menjadi bagian untuk mencegah korupsi, kepantasan dan kepaturan yang harus menjadi budaya ini.
“Takut akan korupsi bukan hanya takut akan benda dan penjara, takut akan korupsi bisa didasarkan kepada sangsi sosial, malu kepada kelurga, tetangga dan kepada Allah SWT dan neraka”. Tegasnya
Taklupa pula orang nomor satu di Indonesia ini Mengajak kepada semua komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini, tokoh agama, tokoh Masyarakat dan tokoh kebudayaan, para pendidik di institusi pendidikaan adalah bagaian penting dari upaya ini.
Hadir pula mendampingi Sekda Drs. Firmansyah DP, M.Si, Asisten 3 administrasi umum, DR. Dr. HM. Ishak Iskandar, M.kes, Kepala Inspektorat, Asri Mangopo, Kepala Dinas Kebudayaan, Karno, Sos, Kepala Bapenda, Abdul Waris, Plt. Dinas Pendidikan, Asnita Darwis, serta undangan yang hadir
