JAKARTA–Menteri Sosial, yang juga walikota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak COVID-19 akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021 tahun depan, khusus daerah DKI Jakarta yang diberikan sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Risma menyampaikan hal tersebut bersama dengan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy seusai keduanya mengikuti rapat terbatas dengan topik “Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021” yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
“Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Bu Mensos,” kata Muhadjir.
Mensos Risma juga mengatakan pihak Kementerian Sosial melanjutkan kerjasama dengan PT POS Indonesia sebagai penyalur BLT.
“Dengan PT POS mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda,” kata Risma dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 29 Desember 2020.
Sejumlah bantuan yang akan disalurkan antara lain adalah:
1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Bantuan ini untuk 18,8 juta penerima dengan indeks penerima manfaat adalah Rp200.000 per bulan untuk Januari sampai dengan Desember.
2. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)
Tahun depan, pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat pada Januari-April 2021.
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan ini yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur bank himbara yang akan diberikan dalam 4 tahap yaitu Januari, April, Juli dan Oktober.
Menurut Risma, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi.
“Kenapa hampir, karena kita akan mengembalikan (data) hari ini ke daerah dan (data) itu harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari, ‘Bu 1 Januari kita libur?’ Kita nggak ada libur karena saya ingin menyampaikan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa minggu pertama Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan,” ungkap Risma.
Alasannya karena rata rata belanja Sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia.
Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021. (*/iys)
