PALOPO — Walikota Palopo, HM Judas Amir menghadiri rapat koordinasi (rakor) Perencanaan ASN tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Hotel Bidakara, Jakarta Selasa (30/7/2019).
Melalui rilis yang dikirim Kepala Bagian Humas dan Protokol Wahyudin, walikota didampingi Kepala BKPSDM, Farid Kasim Judas dan Plt Kadis Pendidikan, Asnita. Hadir juga kepala daerah lainnya. Rakor dibuka oleh MenpanRB, Syafruddin.
Ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan dalam Rakor Perencanaan ASN tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN tahun 2019, yaituProgram Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2020 (Prioritas Nasional dan Isu Aktual), Arah kebijakan Pengembangan ASN di daerah melalui manajemen talenta nasional dalam RPJMN 2020-2024.
“Pembahasan yang terpenting adalah tentang perubahan paradigma dan arah kebijakan pengembangan kompetensi ASN tahun 2020/Diklatpim dan latsar serta Evaluasi proporsi dan rencana alokasi anggaran pengembangan SDM aparatur sesuai pedoman penyusunan APBD,” kata HM Judas Amir.
Menpan RB, Syafruddin menyampaikan, rakor ini dilaksanakan untuk memformulasikan SDM Aparatur yang merupakan aset utama dalam organisasi, guna mewujudkan ASN berkelas dunia. MenpanRB juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan Smart ASN perlu dilakukan rekrutmen bertahap guna menyaring ASN yang berkeahlian, juga di bidang pendidikan dan kesehatan. “Salah satunya melalui rekrutmen CPNS 2019 sebanyak 100 ribu orang, P3K 100 ribu. Sisanya 50 ribuan sdh diperoleh daridan P3K tahap 1,”ujar MenpanRB dikutip dari akun Twitter official @bkngoid
Kebutuhan ASN, baik PPPK 2019 maupun CPNS 2019 yang dibuka oleh pemerintah sebanyak 254.173 formasi. Rinciannya, dari jalur CPNS 85.537 orang. Angka tersebut terdiri dari kebutuhan di pemerintah pusat maupun daerah. Seleksi CPNS 2019 tidak hanya dibuka untuk pelamar umum. Ada pula sejumlah posisi yang dibuka bagi pelamar yang berasal dari sekolah kedinasan.
Sedangkan, dari jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 168.636 orang. Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi PPPK 2019 di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah.
PPPK 2019 dapat berasal dari eks tenaga Honorer kategori II (THK-II). Selain THK-II, kesempatan ikut seleksi PPPK juga dimiliki honorer yang bekerja di instansi pemerintahan. Khusus untuk PPPK 2019 ini, pemerintah akan mempriortaskan merekrut guru honorer yang telah melewati batas umur untuk mendaftar CPNS 2019.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, terkait proses dan jadwal seleksi CPNS 2019 akan dibuka pada Oktober 2019. Pihaknya akan menyampaikan petunjuk teknisnya sesegera mungkin kepada masyarakat. BKN pun menegaskan penerimaan CPNS 2019 dan PPPK 2019 tak dipungut biaya atau Zero Money. Masyarakat diminta tak mudah tergiur bujuk rayu para pelaku penipuan yang memanfaatkan momen penerimaan CPNS 2019. (asm)
