Awwee! Bapenda Bakal Umumkan Secara Terbuka Pengemplang Pajak PBB Terbesar di Kota Palopo

551
Kasubid Pengaduan Bapenda Palopo, Eva Susanti di ruang kerja Kepala Bapenda Palopo, saat ditemui Koran Seruya, Kamis (15/10/20) lalu.
ADVERTISEMENT

PALOPO–Bagi penunggak PBB atau Pajak Bumi Bangunan di kota Palopo siap-siap namanya terpampang di media cetak maupun online.

Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Irwan Bachry Syam-Andi Muhammad Rio Pattiwiri Hatta (Ibas-Andi Rio)
2. HM Thoriq Husler-Budiman Hakim (MTH Berbudi)
Dibuat Oleh Seruya Poll

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Palopo, Abdul Waris melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Bapenda, Asran Muhajir SE, belum lama ini di ruang kerjanya.

ADVERTISEMENT

“Kita bakal umumkan daftar penunggak pajak PBB, jika jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober nanti berakhir. Datanya secara online akan tervalidasi mana yang belum lunas dan mana yang sudah lunas hingga tenggat waktu tersebut,” kata Asran.

Kabid Penagihan dan Pelayanan Bapenda Palopo, Asran Muhajir SE, saat memberikan penjelasan kepada awak media.

Untuk itu, Asran Muhajir mengajak semua pihak membayar pajak PBB-nya bisa melalui online di Bank Sulselbar bisa pula lewat kolektor di 4 kelurahan yakni Sendana, Telluwanu, Wara Barat dan Mungkajang.

ADVERTISEMENT

“Sedangkan untuk 5 kelurahan lainnya, yang diluar 4 tadi, bisa melalui Bank Sulselbar,” imbuh Asran.

“Pokoknya kita gandeng media untuk mengekspos nama-nama pengemplang pajak PBB, sebab datanya bervariasi, ada yang menunggak 2 tahun, ada juga yang 3 tahun, tetapi nanti data rincinya kita buka, siapa-siapa saja pengusaha nakal yang tidak patuh membayar pajak,” sebut Asran.

ADVERTISEMENT
Siapa Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara 2020-2025 Pilihan Anda ?
1. Arsyad Kasmar-Andi Sukma (AKAS)
2. Indah Putri Indriani-Suaib Mansur (IDAMAN)
3. Thahar Rum-Rahmat Laguni (MATAHARI)
Created with Seruya Poll

Sementara itu, Kasubid Pengaduan Bapenda Palopo, Eva Susanti ikut menambahkan, “PBB sebelum 31 Oktober tidak akan kena denda, tetapi jika sudah jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2 persen per bulan,” jelasnya.

“Pajak PBB Kota Palopo yang telah terealisasi telah mencapai 76 persen dari target Rp3,8 milyar pada tahun ini,” imbuh dia. (iys)

ADVERTISEMENT