Jakarta — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, memenuhi undangan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) untuk hadir dalam Konferensi Transfer Fiskal bagi Kabupaten Kaya Hutan, Selasa (18/9), di Hotel Double Tree by Hilton, Jakarta. AIPI sebagai leading sector bekerjasama dengan Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia (UI). Pembahasan dari konferensi ini terkait dengan insentif fiskal untuk perlindungan dan pemulihan hutan di daerah-daerah yang memiliki hutan luas, salah satunya Kabupaten Luwu Utara.
Daerah kaya hutan selama ini mengalami dilema, bak makan “buah simalakama”. Satu sisi, daerah harus menjaga hutan, tapi di sisi lain, daerah memiliki keterbatasan dalam hal biaya menjaga hutan. Selain itu, daerah juga kehilangan kesempatan memanfaatkan sumberdaya hutan dan menjadikannya sumber Pendapatan Asli Daerah. Dikhawatirkan jika persoalan ini tidak ditangani serius, kegiatan perlindungan dan pemulihan hutan tidak berjalan optimal. Nah, kehadiran para Bupati dalam konferensi ini diharap memberikan solusi yang terbaik.
Bupati Indah Putri Indriani hadir bersama 44 Bupati dari daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya hutan. Indah Putri Indriani tidak sendiri. Ia ditemani Kepala BAPPEDA Rusydi Rasyid dan Kepala BPKAD Baharuddin Nurdin. Menariknya, Indah Putri Indriani satu-satunya Bupati perempuan yang hadir. Konferensi kali ini mengangkat persoalan yang dihadapi daerah yang kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia UI.
Indah Putri Indriani dalam konferensi tersebut mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai dilema yang dihadapi daerah-daerah yang kaya hutan, maka semua stakeholder terkait, harus duduk bersama dan saling menguatkan komitmen dalam mencari formulasi yang tepat untuk mengatasi persoalan ini. “Kita sepakat bahwa hutan ini perlu kita jaga bersama. itu poin utamanya. Tinggal mencari formulasi yang tepat bagaimana kelestarian hutan terjaga, sekaligus linier dengan meningkatnya pendapatan asli daerah kita,” ujar Indah.
Terkait pola dan instrumen fiskal yang tepat untuk memberikan insentif buat daerah-daerah yang kaya hutan agar mampu melindungi dan memulihkan hutan, Indah Putri Indriani mengatakan bahwa butuh konsentrasi dan diskusi yang lebih mendalam lagi. “Terkait pola apa yang paling tepat, apakah di DAU atau di mana, nanti kita duduk bersama membicarakannya. Memang perlu duduk bersama untuk membahas ini dan mencari formulasi yang tepat demi mendapatkan anggaran yang memenuhi unsur keadilan,” pungkas Indah. (LH)
