Dana BKK Dianggarkan Rp124 Miliar Tahun Depan, Bupati Lutim: Program Satu-Satunya di Indonesia untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa

26
Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman turun langsung memimpin rapat monitoroing dan evaluasi (Monev) di berbagai desa di Lutim. Monev dilakukan orang nomor satu di Lutim tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung program pembangunan yang ada di masing-masing desa dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa. Dana BKK tersebut dikucurkan Pemkab Lutim ke setiap desa.
ADVERTISEMENT

MALILI–Bupati Luwu Timur (Lutim), H. Budiman turun langsung memimpin rapat monitoroing dan evaluasi (Monev) di berbagai desa di Lutim. Monev dilakukan orang nomor satu di Lutim tersebut untuk mengetahui dan melihat langsung program pembangunan yang ada di masing-masing desa dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa. Dana BKK tersebut dikucurkan Pemkab Lutim ke setiap desa.

Apalagi tahun anggaran 2023 mendatang, Pemkab Lutim kembali akan mengalokasikan dana BKK sebesar Rp124 miliar untuk disalurkan ke seluruh desa di Lutim. Anggaran tersebut dikucurkan dalam rangka mewujudkan desa di daerah berjuluk ‘Bumi Batara Guru’ itu menjadi desa mandiri.

ADVERTISEMENT

Pada Senin (19/9/2022) lalu misalnya, Bupati Budiman memimpin Monev terkait program kegiatan di desa dan kelurahan khusus untuk Kecamatan Wotu dan Burau. Dua kecamatan tersebut menjadi kecamatan terakhir dalam Monev yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Wotu.

Dalam Monev tersebut, Budiman mengatakan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp1 miliar 1 desa ini tidak akan terhenti dan akan tetap dialokasikan setiap tahun angaran untuk menjadikan seluruh desa menjadi desa mandiri di Lutim. Untuk tahun 2023, Pemkab Lutim akan mengalokasikan Rp124 miliar.

Ditegaskan Budiman, program BKK sebagai program prioritas pemerintahannya tidak akan dihentikan selagi tidak ada aturan atau undang-undang yang dilanggar. Namun demikian, Budiman menyebutkan, jika dana BKK ini banyak bermasalah saat dikucurkan ke desa, atau sekitar 60% desa bermasalah mengelola dana tersebut, maka program tersebut akan dihentikan.

“Kalau sudah 60% pengelolaan dana BKK bermasalah di desa, maka program ini lebih baik dihentikan. Saya tidak mau ada kepala desa ditangkap, jelas kita tidak mau ada begitu. Makanya, gunakanlah dana BKK sebaik mungkin, program ini membawa banyak manfaat dan berkah,” pesan Budiman.

Sejalan dengan itu, Budiman berharap agar setiap desa mempunyai inovasi, ada program yang unggul yang bisa dilakukan. “Pak Kepala Desa bisa fikirkan itu, tidak usah terlaku lama fikirkan, cukup lima menit fikirkan apa yang harus dilakukan di desanya. Jadi, ada inovasi, ada program unggulan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Budiman berpesan kepada para kepala desa jika buat spanduk, baliho, atau undangan, latarnya pasang gambar keunggulan desa.

“Apa kunggulan desata, pasang ki disitu, jangan mi foto ku. Jadi kalau keunggulan desa ta kita pasang diundangan, kita sebar itu, orang yang tidak tau keunggulan desa ta akan tahu itu. Jadi mari kita bekerja dengan baik, supaya ada asas manfaat kita buat masyarakat,” jelas Budiman.

Ditegaskan Budiman, dana BKK yang dikucurkan oleh Pemda Lutim untuk setiap desa di Lutim diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan desa sehingga menjadi desa mandiri.

Diantaranya, dana BKK untuk melaksanakan bedah rumah, membuat plat decker, membuat drainase, membuat lampu jalan agar terang, melakukan pengerasan jalan, merehab bangunan PAUD atau TK, membayar insentif petugas keagamaan, sampai melaksanakan Bimtek untuk para aparat desa dan PKK desa.

Dalam setiap melaksanakan kegiatan Monev, Bupati Budiman didampingi Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, para kepala OPD, termasuk para pejabat asisten di Sekretariat Daerah. Termasuk Budiman meminta agar setiap camat hingga kepala desa menghadirkan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemuka agama, dan berbagai stakeholder terkait di desa.

Sementara itu, saat memimpin Monev program kegiatan desa khusus di Kecamatan Towuti, di Aula Kantor Camat Towuti, Jumat (16/09/2022) lalu, Bupati Budiman mengingatkan kepada kepala desa agar dana yang telah digelontorkan Pemkab Lutim digunakan sebaik mungkin untuk membangun desa, sehingga asas manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

“Saatnya sekarang ini kita fokus membangun desa melalui program BKK. Program ini tidak ada di daerah lain di Sulawesi Selatan, hanya kita (Lutim) yang punya. Tunggu-tunggu saja orang datang belajar sama kita,” beber Budiman.

Ditegaskan Budiman, di masa kepemimpinannya tidak boleh ada kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu, Budiman berpesan agar dana BKK digunakan sesuai aturan dan sejalan dengan petunjuk teknis atau Juknisnya.

“Jadi, Pak Desa, saya titip ini, mari kita satu garis, mari kita satu sistem sehingga uang yang digelontorkan di desa ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan Insha Allah tahun depan, program BKK ini akan kita lanjutkan lagi,” tegas Budiman.

Saat Monev di Kecamatan Towuti, Kabag Ekbang Setdakab Lutim, Andi Juanna memaparkan, untuk Kecamatan Towuti terdapat 69 paket pembangunan fisik yang tersebar di 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Delapan OPD tersebut, rinci Andi Juanna, Dinas PUPR 27 paket, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 paket, Dinas Kesehatan 3 paket, Dinas Perhubungan 1 paket, Dinas Parmudora 5 paket, Dinas Pertanian 12 paket, Dinas Transnakerin 3 paket, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4 paket.

Sementara untuk progress penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 1 miliar 1 desa untuk tahap I hampir semua selesai dan sekarang sebagian sudah ada yang cair dan ada pula yang masih dalam tahap pengusulan baik di Kecamatan maupun di Dinas terkait.

Terakhir, berdasarkan laporan para kepala desa se-Kecamatan Towuti, dana BKK tersebut telah digunakan untuk membangun desa baik yang fisik maupun non fisik. Untuk fisik, rata-rata mereka membuat plak decker, melakukan pengerasan jalan, membuat jalan tani, pemeliharaan saluran irigasi, membuat drainase, membuat lampu jalan dan melakukan bedah rumah untuk masing-masing warganya.

Sementara untuk non fisik, dana BKK tersebut mereka gunakan untuk operasional desa, membayar insentif petugas keagamaan, membayar tunjangan BPD, membayarkan BPJS petugas keagamaan, peningkatan kapasitas aparat desa, sampai dengan mengikuti pelatihan untuk kepala desa beserta aparatnya.

Sementara itu, Kepala Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Musapir, sangat bersyukur karena rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program Desa dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, H. Budiman. Menurutnya, selama Luwu Timur terbentuk, baru kali ini ada seorang Bupati hadir secara langsung di acara Monev.

“Saya sangat bersyukur sekali, ini pertama kalinya terjadi Monev dihadiri Bapak Bupati. Jika setiap tahun begini, Insha Allah akan bagus pembangunan di desa-desa,” kata Musapir.

Ia berharap Dana BKK bisa naik tahun depan, karena tanpa Pokir, tanpa usulan dari Musrenbang tidak ada masalah, karena sudah ada dana desa, ada dana BKK, tidak sulit lagi.

“Jadi mudah-mudahan, lewat monitoring dan evaluasi ini, kegiatan khususnya di Kecamatan Towuti betul-betul tergotong. Apalagi hadir langsung para kepala dinas dan khususnya bapak Bupati. Semoga dana BKK bisa ditambah lagi,” harap Kades Baruga.

Terkait alokasi kegiatan menggunakan dana BKK , Kades Baruga melaporkan bahwa, Ia menggunakannya untuk membayar insentif guru ngaji, membuat drainase yang tertutup diatasnya agar kelihatan bersih, dan membuat lampu jalan.

“Berkat itu, Desa Baruga menjadi desa bersih dan terang, dan berhasil menjadi juara 1 lomba kebersihan tingkat Kecamatan Towuti,” tandas Musapir. (ADV) 

ADVERTISEMENT