MALILI–Aktivis buruh di Kabupaten Luwu Timur dari MPO EKSKAB FSPBI Luwu Timur, Abdul Rauf Dewang menilai sangat tidak tepat Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menolak perpanjangan IUP PT Vale Indonesia Tbk, di wilayah Kabupaten Lutim. Dia menyebut, menolak perpanjangan IUP PT Vale bukan solusi.
Abdul Rauf Dewang malah menyarankan, sebaiknya Gubernur Sulsel mendukung Bupati Lutim dalam memperjuangkan 11 isu strategis pertambangan yang telah diajukan Pemkab Lutim ke menajemen PT Vale.
“Termasuk didalamnya Pak Gubernur mendukung Pemkab Lutim soal pembenahan CSR tambang PT Vale ke daerah, pemberdayaan kontraktor lokal, memperjuangkan agar PT Vale memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, dan beberapa poin dari 11 poin yang telah disampaikan Bupati Luwu Timur ke PT Vale,” katanya kepada KORAN SERUYA, Minggu (11/9/2022).
Dikatakan Abdul Rauf, yang lebih paham terkait kondisi kesejahteraan masyarakat Luwu Timur, bukanlah Gubernur Sulsel sendiri, tetapi didalamnya kepala daerah di Lutim, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Selama menambang sekitar 50 tahun di Lutim, Abdul Rauf mengapresiasi PT Vale. “Sejauh ini, Pemerintah Pusat dan masyarakat sekitar Luwu Timur sangat mengapresiasi tata kelola perusahaan terhadap lingkungan karena PT Vale sangat menjaga lingkungan tempat mereka beroperasi. PT. Vale ini sudah beroperasi lebih dari 50 tahun, tapi penghijauannya berjalan terus menerus, air danau tetap terjaga,” katanya.
Dari sisi kemanusiaan, PT Vale juga sering ikut andil berkonstibusi, apalagi saat terjadi bencana alam, PT Vale senantiasa mengirimkan bantuan baik tenaga maupun materi ke lokasi bencana.
“PT Vale juga telah menjalankan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan “Good mining practise”, menjaga hubungan industrial yang baik, mengutamakan safety, dan senantiasa menjaga kesejahteraan buruh yang bekerja di PT Vale dan kontraktornya,” katanya.
Karena itu, Abdul Rauf menegaskan, terkait pernyataan sikap Gubernur Sulsel yang menolak perpanjangan kontrak karya PT Vale di Lutim, akan menuai sorotan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Luwu Raya, terkhusus di Lutim.
“Apalagi selama ini, Gubernur Sulsel belum pernah membicarakan hal tersebut (penolakan) dengan berbagai pemangku kepentingan di Luwu Raya, terkhusus di Lutim. Ini khan Pak Gubernur langsung menyatakan penolakan tanpa terlebih dulu mengajak berbagai pemangku kepentingan di daerah ini, termasuk dengan Datu Luwu,” katanya.
Tak hanya itu, Abdul Rauf juga meragukan, jika tambang dikelola BUMD milik Pemprov Sulsel, tidak akan berjalan baik.
“Pertanyaan saya, kalau lahan tambang diberikan kepada Pemerintah, apakah ada jaminan BUMD bentukan Pemprov Sulsel akan mengelola tambang lebih baik dari PT Vale? Apakah Perusda juga sudah siap dengan perangkat yang dibutuhkan saat mengelola pertambangan yang punya reputasi sangat baik dalam tata kelola perusahaan pertambangan selama ini? Saya malah menilai, jika tambang di Luwu Timur dikelola BUMD akan sangat buruk, terutama terkait penanganan lingkungan. Malah akan mendatangkan bencana besar bagi Lutim,” katanya..
Sementara itu, Anggota DPRD Luwu Timur, Abduh ikut meragukan jika tambang nikel yang ada di Lutim dikelola BUMD bentukan Pemprov Sulsel jika benar kontrak karya PT Vale tidak diperpanjang. “Secara pribadi saya meragukan kemampuan Pemprop Sulsel mengelola tambang nikel di Lutim, dibandingkan PT Vale yang sudah berpengalaman,” katanya.
Tak hanya itu, Abduh menyebut, seharusnya Gubernur Sulsel duduk satu meja dengan berbagai pihak terkait yang berkepentingan di Lutim, membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya PT Vale. “Masalah ini harus duduk bersama membicarakan dengan matang bersama pemangku kepentingan termasuk DPRD dan tokoh masyarakat. Masalah ini sangat terkait kepentingan orang banyak di Lutim,” tegas dia.
Dikatakan Abduh, PT Vale merupakan perusahaan asing yang cukup baik. Dari sisi reboisasi pasca tambang, kemudian safety para pekerja. Menurutnya, yang perlu ditindaklanjuti di Vale adalah bagaimana agar putra-putra daerah bisa memegang peran yang cukup strategis, serta konsen terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. “Saya lebih cenderung menindaklanjuti 11 poin issue strategis yang pernah dilayangkan secara terbuka oleh bupati Lutim Budiman ke PT Vale. Bagi saya ini langkah cerdas yang dilakukan oleh bupati dan ini sangat direspons oleh masyarakat Lutim,” ujarnya. (liq)
