TIGA sajian berita utama menghiasi Seruya Deadline malam ini, edisi Selasa 26 Januari 2021.
Diantaranya, terkait kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia, KPK endus aroma dana korupsi PTDI ikut mengalir ke ‘Setneg’?
Para pakar ungkap bahaya Virus Nipah bisa jadi pandemi baru utamanya di Asia dan ada ledakan besar baru saja terjadi di langit Riyadh Arab Saudi, ada apa gerangan?
Inilah berita selengkapnya:
Sebuah ledakan keras mengguncang Riyadh, Arab Saudi pada Selasa (26/1/2021) menurut seorang koresponden Reuters yang dikutip Koran Seruya dari dua sumber sekaligus, Tribun News dan Tempo.
Ledakan ini terjadi selang tiga hari setelah kerajaan mencegat proyektil yang muncul di langit Riyadh.
Mengutip Hindustan Times, sebuah ledakan sempat mengguncang jendela bangunan di Riyadh pada pukul 13.00 siang waktu setempat.
Jagat media sosial juga diramaikan laporan warga yang mengaku mendengar dua ledakan.
Sejauh ini, belum ada pernyataan dari pihak kerjaan Arab Saudi.
Di sisi lain, kelompok pemberontak Houthi juga belum mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut.
TV Al Arabiya milik Saudi mengutip laporan lokal tentang ledakan dan video yang beredar di media sosial tentang rudal yang dicegat di Riyadh.
Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa atau luka-luka akibat ledakan tersebut.
Sementara itu, Tempo memberitakan dengan judul: Ledakan Besar Terpantau di Langit Arab Saudi, Diduga Serangan Misil.
Ledakan besar terpantau di wilayah penerbangan Riyadh, Arab Saudi pada Selasa ini.
Menurut sejumlah saksi mata, ledakan tersebut menyerupai ledakan misil yang berhasil diintervensi. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa Arab Saudi kembali diserang, namun berhasil dicegah.
“Seorang teman di Riyadh sampai mengatakan bahwa rumahnya bergetar. Sepertinya misil yang berhasil dicegah,” ujar Pemimpin Redaksi Al Arabiya, dikutip dari Express, Selasa, 26 Januari 2021.
Ini serangan ketiga dalam sepekan terakhir di Riyadh. Pada Sabtu kemarin, Riyadh juga dihajar serangan drone yang untungnya berhasil dicegah. Pemerintah Arab Saudi menduga serangan tersebut dilakukan oleh kelompok Houthi (sekutu Iran) yang memang tengah berkonflik dengan Arab Saudi.
Houthi membantah tuduhan tersebut. Juru bicara militer untuk kelompok Houthi, yang beberapa kali menyerang kota-kota Saudi, mengatakan pihaknya tidak melakukan serangan apapun. Belakangan, muncul kelompok bernama Alwiya Alwaad Alhaq yang mengklaim sebagai dalang serangan.
Hingga berita ini ditulis, siapa yang meluncurkan serangan hari ini belum diketahui. Apakah yang hancur misil ataupun drone pun belum dipastikan. Sejumlah saksi mata mengaku hanya melihat ledakan dan asap putih di langit kota Riyadh.
Sejumlah negara tetangga telah mengutuk apapun serangan yang ditujukan ke Riyadh, baik oleh Houthi ataupun bukan. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, misalnya, menyatakan akan mendukung Arab Saudi untuk bertahan dari serangan-serangan yang telah terjadi.
Selain Inggris, Amerika juga mengecam serangan terkait. Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika, serangan-serangan ke Riyadh hanya akan memperkeruh konflik di Timur Tengah selain mengancam nyawa para penduduk sipil.
“Sementara kami berupaya untuk menekan eskalasi konflik di Timur Tengah lewat diplomasi, termasuk mengakhiri perang di Yemen, kami juga membantu Arab Saudi bertahan dari serangan ke wilayahnya,” ujar Kementerian Luar Negeri Amerika pada Ahad kemarin.
Pakar Ungkap Bahaya Virus Nipah Bisa Jadi Pandemi Baru?
Epidemiolog Universitas Griffith Dicky Budiman menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahaya virus Nipah hingga berpotensi besar menjadi pandemi.
Pertama, karena virus itu memiliki potensi kematian yang tinggi hingga 75 persen.
“Angka kematiannya bisa sampai 75 persen. yang membuat dia juga bisa menjadi pandemi lalu dia mudah dan cepat menular,” ujarnya melansir CNN Indonesia, Selasa (26/1).
“Itu berarti tiga dari empat orang yang tertular bisa meninggal, itu tinggi sekali,” tambahnya.
Sehingga menurutnya jika menular di satu populasi, virus ini bisa menghabiskan tigaperempat populasi itu. Sehingga, hal inilah yang menurut Dicky menjadi penyebab virus ini ada di daftar teratas virus yang diwaspadai menjadi pandemi berikutnya.
Kedua, virus nipah adalah patogen baru sehingga manusia belum memiliki kekebalan atas virus ini. Selain itu, belum ada obat dan vaksin yang tersedia untuk menangani virus ini. Berdasarkan laman WHO, selama ini pasien hanya mendapat perawatan standar agar sembuh.
Ketiga, virus Nipah memiliki masa inkubasi yang panjang, yaitu hampir sebulan. Hal ini menyebabkan kekhawatiran jika virus ini menyebar ke Indonesia.
Keempat, virus ini harus diwaspadai dengan serius karena memiliki manifestasi klinis atau gejala klinis yang bervariasi. Ada yang bergejala sampai menyebabkan gangguan pernapasan hingga ensefalitis(radang otak) dan hingga kini belum ditemukan obat serta vaksin untuk menangani virus Nipah.
Hal yang tidak luput menjadi perhatian adalah kesiapan pemerintah dalam mempertebal sistem dan fasilitas kesehatan dalam negeri. Menurutnya, dengan adanya virus Nipah ini pemerintah harus siap dengan lonjakan kematian berkali lipat.
“Tentu kalau kita tidak siap sistem kesehatan kita akan lebih banyak kasus kematiannya. Karena bisa jadi double atau triple jumlah kematiannya,” ucapnya.
Disamping itu, Dicky menyinggung kesinambungan perilaku manusia dengan ekosistem alam yang dinilai kurang harmonis. Ketidakharmonisan ini menyebabkan perubahan iklim yang selaras dengan munculnya virus-virus baru.
“Saat ini kita memasuki era pandemi. Dengan perilaku manusia yang mengabaikan keseimbangan alam, dengan adanya pembabatan hutan, dengan perilaku tidak harmonis lainnya membuat dunia semakin rawan. Perubahan iklim makin memperburuk situasi,” ujar Dicky.
Kini di dunia terdapat 1,6 juta jenis virus yang tercatat oleh WHO. Sebanyak 800 ribu di antaranya menyebabkan infeksi pada manusia.
Ia pun menekankan perlunya menjaga kelestarian alam untuk menjaga penularan virus dari hewan ke manusia. Sebab, kerusakan hutan dan pemanasan global menjadi salah satu penyebab makin banyak penularan dari hewan ke manusia.
KPK Endus Uang Korupsi PTDI Mengalir ke ‘Setneg’
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus aliran uang hasil dugaan rasuah terkait pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mengalir ke sejumlah pihak di Sekretariat Negara.
Hal itu terungkap saat penyidik memeriksa mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Kemensetneg Piping Supriatna dan mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik Sukasah, Selasa (26/1).
Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budiman Saleh.
“Kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak tertentu di Setneg terkait proyek pengadaan service pesawat PT Dirgantara Indonesia,” ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (26/1), mengutip CNN Indonesia.
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama enggan menanggapi pernyataan KPK tersebut.
Ia justru meminta wartawan bertanya balik kepada Komisi Antirasuah.
“Silakan ditanyakan ke KPK,” ucap Setya lewat pesan singkat, Selasa (26/1).
Budiman terlibat dalam kasus ini ketika menjabat sebagai Direktur Aerostructure (2007-2010), Direktur Aircraft Integration (2010-2012), dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi (2012-2017) di PTDI.
Ia diduga menerima aliran dana sejumlah Rp686.185.000.
KPK menjerat Budiman dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Perkara ini bermula pada saat direksi PTDI periode 2007-2010 melaksanakan Rapat Dewan Direksi (BOD/Board of Director) pada akhir tahun 2007. Rapat membahas dan menyetujui sejumlah hal.
Di antaranya, penggunaan mitra penjualan (keagenan) beserta besaran nilai imbalan mitra dalam rangka memberikan dana kepada customer/ pembeli PTDI atau end user untuk memperoleh proyek.
Lalu, pelaksanaan teknis kegiatan mitra penjualan dilakukan oleh direktorat terkait tanpa persetujuan BOD dengan dasar pemberian kuasa BOD kepada direktorat terkait.
Serta persetujuan atau kesepakatan untuk menggunakan mitra penjualan sebagai cara untuk memperoleh dana khusus guna diberikan kepada customer/ end user dilanjutkan oleh direksi periode 2010-2017.
KPK menetapkan total enam orang sebagai tersangka dalam kasus ini.
Selain Budiman, mereka yang menjadi tersangka antara lain mantan Direktur Utama PTDI, Budi Santoso; mantan Direktur Niaga PTDI, Irzal Rinaldi; serta Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PTDI 2007-2014 dan Direktur Produksi PTDI 2014-2019, Arie Wibowo.
Kemudian Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa, Didi Laksamana; serta Direktur Utama PT Selaras Bangun Usaha, Ferry Santosa Subrata.
Budi Santoso dan Irzal sendiri dalam proses menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung.
Budi didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri Rp2.009.722.500, sementara Irzal didakwa memperkaya diri sendiri Rp13.099.617.000.
Sementara itu, penetapan tersangka terhadap Budiman Saleh merupakan pengembangan kasus yang sama yang telah menjerat mantan Dirut PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani. Budi Santoso dan Rizal Zailani sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.
Selain Budiman Saleh, dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka baru, yakni Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI tahun 2007-2014 yang juga Direktur Produksi PT DI tahun 2014 s.d 2019 Arie Wibowo, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa Didi Laksamana, dan Dirut PT Selaras Bangun Usaha Ferry Santosa Subrata.
KPK menduga para tersangka telah melakukan korupsi terkait kontrak kerja fiktif dengan sejumlah perusahaan mitra penjualan, seperti PT Bumiloka Tegar Perkasa (BTP), PT Angkasa Mitra Karya (AMK), PT Abadi Sentosa Perkasa (ASP), PT Penta Mitra Abadi (PMA), dan PT Niaga Putra Bangsa (NPB)) dan PT Selaras Bangun Usaha (SBU). Kontrak dengan mitra penjualan tersebut hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI (Persero) dalam rangka pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user.
Pembayaran yang dilakukan PT DI kepada mitra yang pekerjaannya diduga fiktif tersebut dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening perusahaan mitra penjualan. Kemudian sejumlah dana yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke pihak-pihak di PT DI. Dana yang dihimpun oleh para pihak di PT DI melalui pekerjaan mitra penjualan yang diduga fiktif dialirkan kepada pejabat PT DI, pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan dan pihak-pihak lainnya serta pengeluaran lainnya.
Atas perbuatan para tersangka, keuangan negara menderita kerugian yang ditaksir senilai sekitar Rp202,196 miliar dan USD 8,65 juta atau sekitar Rp315 miliar dengan asumsi kurs 1 USD adalah Rp14.600.
Tak hanya itu, perbuatan tersebut memperkaya sejumlah pihak. Arie Wibowo, Didi Laksamana dan Ferry Santosa Subrata diduga turut kecipratan aliran dana dari tindak pidana korupsi tersebut. KPK menduga, Arie Wibowo menerima Rp9,17 miliar;Didi Laksamana menerima Rp 10, 8 miliar; dan Ferry Subrata menerima Rp1,95 miliar.
KPK memastikan akan terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan kerugian negara sebagai bentuk upaya penyelamatan keuangan negara. Dari proses penyidikan yang dilakukan, KPK telah menyita aset senilai Rp40 miliar.
(iys)
