PALOPO-Walikota Palopo, HM Judas Amir menegaskan jika peraturan yang mengatur hutan, tidak bisa dilakukan secara semberono. Sebab katanya, masalah hutan, merupakan masalah bersama.
Menurutnya, aturan yang terkait dengan permasalahan hutan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan untuk kemudian
dipertanggungjawabkan, kepada masyarakat.
Hal tersebut, dikatakan oleh orang nomor satu di Kota Palopo ini, dalam Rapat Kordinasi (Rakor) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi
Selatan (Sulsel), di Ruang Pola Kantor Walikota Palopo, Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
“saya berharap agar implementasi pada peraturan yang mengatur hutan-hutan tidak di atur dengan semberono, harus benar adanya dan di
pertanggung jawabkan untuk masyarakat,” katanya, Minggu (8/3/2020).
Selain itu, dirinya juga meminta agar pihak terkait, bisa bekerja sama mencari jalan terbaik, terkait masalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hutan.
Judas juga berharap, agar setiap wilayah di Sulsel, khususnya di Kota Palopo bisa mengimplementasikan aturan tentang hutan ini, sesuai
dengan aturan yang berlaku.
“Jadi saya menyarankan bagaimana agar peraturan perundang undangan yang mengatur hutan ini, kita implementasikan dengan baik sesuai
dengan yang ada di daerah, khususnya di kota Palopo,” tukasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah meminta pihak terkait, agar menyamakan persepsi dan bergerak bersama
dalam mengatasi persoalan hutan di wilayah Sulawesi Selatan.
Sebab katanya, permasalahan tentang hutan merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama dan butuh sinergitas antara
seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan Kehutanan adalah persoalan kita bersama yang tentu akan memberikan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara,
sehingga kita berharap dalam pertemuan ini,” katanya.
“Akan meningkatkan sinergitas kita khususnya bagi seluruh pemangku kepentingan di bidan kehutanan. Untuk itu perlu kesepahaman dan
gerak bersama dalam mengatasi persoalan Kehutanan untuk wilayah Sulawesi Selatan.” Sambung Nurdin Abdullah.
Orang nomor satu di Sulsel itu, juga meminta agar seluruh pemangku kepentingan, membuat kesepakatan bersama dan bersinergi untuk
melihat persoalan-persoalan di bidang kehutanan Dan melihat kepentingannya.
Lanjutnya, oleh karena itu ada beberapa program yang di rencanakan oleh pemerintah terutama dalam rangka mendorong penggunaan kawasan
hutan, di antaranya hutan desa, hutan kemasyarakatan dan ada beberapa yang masih di sosialisasikan.
Untuk itu, dia meminta agar seluruh pihak dapat berkolaborasi, dalam melaksanakan program baik itu program dari kementrian, maupun
dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Harapan saya mari kita berkolaborasi dan sama-sama turun untuk bagaimana kita membangun program yang sinergi, dan join program dari
kementrian, provinsi, agar ada percepatan pemulihan.” pungkasnya. (Sya)
