PALOPO–Ketua RT/RW dan LPMK di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan belum menerima insentif selama 6 bulan selama 2024. Mereka sudah seringkali menagih Pemkot Palopo untuk memberikan kepastian pencairan tunggakan insentif tersebut sebagai hak mereka.
Menjawab keluhan para Ketua RT/RW, Penjabat (Pj) Walikota Palopo, Asrul Sani membenarkan jika Pemkot Palopo belum membayar insentif Ketua RT/RW di Kota Palopo. Adapun alasannya hingga belum terbayar sampai saat ini, karena Pemkot Palopo masih melakukan perbaikan catatan terkait administrasi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.
“Karena adanya hasil pemeriksaan dari LHP BPK, ada catatan-catatan terkait dengan administrasi, jadi pemerintah berhati-hati untuk melakukan pembayaran. Sampai saat ini, kita masih melakukan perbaikan-perbaikan supaya di kemudian hari tidak menjadi catatan atau temuan dari BPK,” urai Asrul Sani, Senin (1/7/2024).
Asrul Sani meminta para Ketua RT/RW bersabar, sebab Pemkot Palopo masih melakukan perbaikan berbagai temuan administrasi BPK tersebut.
Sementara itu, Hasbullah, Ketua RT 03/RW 03 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo mengatakan, pihaknya tidak mengetahui penyebab insentif mereka belum cair sampai saat ini.
Selama 2024 atau 6 bulan terakhir terhitung Januari hingga Juni 2024, aku Hasbullah, pihaknya belum menerima insentif. “Kami berharap insentif bisa segera dibayarkan,” katanya.
Lanjut Hasbullah, besaran insentif tersebut Rp750.000 per bulan dibayar per triwulan. “Kami pernah menerima pembayaran insentif pada Februari 2024 lalu, tetapi insentif itu triwulan IV 2023, yakni bulan Oktober hingga Desember 2023,” katanya.
Hasbullah mengatakan, meski belum dibayarkan insentifnya selama 6 bulan, namun mereka tetap bekerja di masyarakat membantu pemerintah. Sebagai contoh, di Kelurahan Tompotikka tetap dilakukan kerja bakti bersama warga membersihkan drainase dan lainnya.
Ia berharap mewakili rekan-rekannya Ketua RT dan RW agar insentif yang merupakan hak mereka itu dibayarkan. “Banyak kebutuhan mau dibayar, apalagi tidak lama lagi anak-anak mau masuk sekolah tahun ajaran baru 2024/2025,” katanya. (nada)
