PALOPO–Kasus virus Corona di kota Palopo semakin mendapat perhatian, bukan saja dari pihak Pemerintah Provinsi Sulsel tetapi juga dari anggota DPRD Palopo.
Drs Baharman Supri MM, salah satu legislator Fraksi Golkar yang dikenal “nyinyir” terhadap problem penanganan masalah penularan virus Corona di Palopo secara eksklusif kepada Koran Seruya menyampaikan uneg-unegnya.
Tokoh Koperasi itu memandang Pemerintah kota Palopo sudah bertindak tegas dan cepat dalam menangani Covid-19 dengan mengeluarkan “surat sakti” berupa surat edaran kepada masyarakat dan Pengusaha agar kembali tidak melakukan aktifitas pada malam hari diatas jam 19.30 dan hanya melayani pemesanan makanan secara take away (baca: dibungkus bawa pulang).
Hanya saja, kata dia, arus keluar masuk manusia, dari dan menuju ke kota Palopo kembali harus diperketat lagi.
Ini mengingat, kasus aktif di Palopo dalam hitungan satu minggu saja, sudah banyak warga Palopo yang “tumbang”. Kasus paling mutakhir, seorang dokter (tenaga medis) berinisial “R” harus dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Palopo, belum lagi seorang Kepala Dinas dan istrinya yang juga dikabarkan menjalani perawatan khusus.
“Saya minta Pemerintah untuk memperketat orang keluar-masuk Palopo, mengingat kita satu-satunya kabupaten/kota zona merah di Sulsel.”
Menurut Baharman Supri, politisi paling senior di Fraksi Golkar itu mengatakan, “Kita semua perlu introspeksi diri, baik masyarakat maupun pemerintah, misalnya masyarakat dari pengabaian menggunakan masker, cuci tangan, terlebih kerumunan (jaga jarak). Kita lihat acara pengantin masih banyak yang mengundang orang dengan kapasitas seperti keadaan normal padahal kita dalam situasi upnormal (zona merah) zona paling darurat di Sulsel,” kritiknya.
“Dari peran pemerintah juga ada asumsi, bahwa dengan adanya pengumuman soal vaksin gratis keadaan sudah akan membaik, belum tentu, itu semua keliru.”
Ia melanjutkan, “Berulangkali kami mengingatkan pemerintah agar jangan over confidence dengan pengumuman vaksin oleh Pemerintah Pusat, tapi Sekda dan Ketua Bappeda lebih fokus membangun infrastruktur karena berharap ada bantuan khusus pemerintah pusat tentang covid-19 sekiranya kita butuhkan.”
“Nah, mindset ini sudah klasik, kita sudah Otonomi Daerah, Pusat kasih anggaran atur sesuai kebutuhan, penyediaan anggaran Pemerintah terkait dana pemulihan covid-19 di APBD sangat rendah, padahal tenaga kesehatan perlu dirangsang dengan pekerjaan yang beresiko tinggi ini. Sekali lagi, semua perlu ambil langkah nyata secara ikhlas jangan ada pencitraan, perketat Perwal yang sudah ada, karena ini terkait kinerja pemerintah,” imbuh Wakil Ketua Komisi I DPRD Palopo itu.
“Palopo ini sempit hanya 400 Km² dengan jumlah penduduk 200 ribu jiwa, sangat mudah dikendalikan oleh Pemerintah selama fokus pada dua hal ini, menang melawan covid 19 dan cepat melakukan pemulihan ekonomi,” pungkas Baharman kepada redaksi Koran Seruya, Senin 28 Desember 2020.
(iys)
