PALOPO — Gerbong mutasi di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dikabarkan segera bergulir. Bahkan mutasi pejabat Pemkot Palopo ini diprediksi sebelum pencoblosan Pemilu 2019.
Walikota Palopo HM Judas Amir bersama wakilnya, Rahmat Masri Bandaso sudah dimungkinkan melakukan mutasi setelah enam bulan lebih memimpin Kota Palopo ini, pascapilkada 2018 lalu. Sehingga, mutasi tidak perlu lagi meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri.
Kabar mutasi pejabat Pemkot Palopo ini sudah lama tersiar di Pemkot Palopo. Bahkan, sumber terpercaya media ini menyebutkan, mutasi memungkinkan dilakukan Walikota Palopo sebelum pencoblosan Pemilu 2019.
“Bisa saja dilakukan sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2019,” kata sumber media ini, mewanti-wanti namanya tidak dimediakan kepada KORAN SeruYA, kemarin.
Mutasi pejabat Pemkot Palopo memang mendesak menyusul banyaknya jabatan strategis yang lowong, terutama eselon II dan III. Apalagi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palopo telah melaksanakan job fit beberapa waktu lalu, yang diikuti sebanyak 28 pejabat untuk pengisian berbagai jabatan penting di tubuh Pemkot Palopo.
Kepala BKPSDM Kota Palopo, Farid Kasim Judas saat dikonfirmasi media ini, mengakui jika mutasi sudah bisa dilakukan Walikota Palopo tanpa meminta persetujuan Mendagri setelah pasangan JUARA (Judas Amir-Rahmat Masri Bandaso) memimpin Palopo enam bulan lebih.
Bahkan, FKJ– begitu Farid Kasim Judas akrab disapa– mengakui jika pihaknya telah berkonsultasi dengan Bawaslu terkait mutasi pejabat Palopo bisa dilakukan sejak tanggal 26 Maret 2019 lalu, atau setelah enam bulan pasangan JUARA memimpin Kota Palopo.
“Kalaupun mutasi dilakukan hari ini atau besok, sudah tidak ada larangan atau regulasi yang dilanggar. Tergantung WK (walikota) kapan kesiapannya karena pejabat yang akan dilantik juga sudah mengikuti job fit,” ujar FKJ menjawab kabar akan bergulirnya mutasi di tubuh Pemkot Palopo dalam hitungan hari atau sebelum pencoblosan Pemilu 2019.
Tak ditampik FKJ, jika beberapa jabatan eselon II di tubuh Pemkot Palopo lowong akibat pejabatnya memasuki masa purnabhkati. Jabatan tersebut mendesak diisi pejabat defenitif. Beberapa jabatan eselon II yang lowong tersebut, di antaranya Kepala BKPSDM yang dijabat FKJ sebagai Plt, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan lainnya.
Tak hanya itu, beberapa jabatan eselon II juga masih dijabat Sekretaris SKPD sebagai Plt, seperti Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, termasuk Dinas Kebudayaan.
Walikota Palopo, HM Judas Amir dikonfirmasi media ini terkait mutasi, menyebutkan, pihaknya menunggu usulan dari Baperjakat untuk pengisian jabatan yang lowong di tubuh Pemkot Palopo, baik eselon II dan III, termasuk eselon IV.
Judas mengakui jika sesuai regulasi sudah bisa melakukan mutasi saat ini dan tidak harus meminta persetujuan Mendagri. “Mutasi bisa kapan saja, jadi tunggu saja waktu yang tepat,” katanya. (adn)
