BELOPA — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu tahun 2024 tidak mencapai target. Dari target awal sebesar Rp57,9 miliar, realisasi PAD hanya mencapai Rp52,5 miliar, atau 90 persen dari target. Hal ini menyisakan selisih atau mines sebesar Rp5,3 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, pada Selasa (31/12/2024), menyebutkan bahwa kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang kurang maksimal turut memengaruhi capaian PAD tersebut.
“Kita bisa lihat dari data realisasi. Ada beberapa OPD yang tidak optimal dalam menyumbang retribusi, sehingga berdampak pada capaian PAD kita,” ujar Sofyan.
Salah satu contohnya adalah rendahnya capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) di sektor retribusi pemakaian kendaraan bermotor alat berat. Dari target sebesar Rp2,2 miliar, hanya terealisasi Rp300 juta.
OPD lainnya, seperti Dinas Perhubungan, juga dinilai kurang maksimal. Retribusi tepi jalan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp500 juta, namun hanya mampu terealisasi Rp118 juta.
Sofyan menjelaskan bahwa kontribusi terbesar PAD tahun 2024 berasal dari sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lain. Total pendapatan dari sektor pajak daerah ini mencapai Rp40,9 miliar.
Kendati demikian, Mantan Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Kabupaten Luwu ini meminta kinerja OPD lebih ditingkatkan di tahun depan, agar target PAD bisa tercapai secara maksimal.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Luwu, Zulkifli, Senin (30/12) kemarin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu karena tidak maksimal mendulang PAD tahun ini.
Pimpinan DPRD Luwu akan memanggil komisi-komisi DPRD yang bertugas mengawasi organisasi perangkat daerah terkait capaian PAD.
“Kita akan memanggil setiap komisi. Seperti apa nanti, kita akan meminta rinciannya. Ada beberapa persoalan terkait masalah aset-aset kita ini, termasuk kendaraan yang ada di PUTR itu yang sudah tidak kondusif sehingga tidak mencapai target untuk mendulang PAD,” kata Zulkifli.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti adanya dugaan kebocoran anggaran yang turut memengaruhi realisasi PAD di 2024. “Kalau memang ini pelanggaran karena adanya kebocoran, kenapa tidak kita akan melakukan evaluasi di masing-masing OPD,” tegas Zulkifli. (mat)
