BELOPA — Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Luwu gagal memenuhi target retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Dishub Luwu membawahi sektor retribusi parkir tepi jalan. Di sektor ini ditarget Rp500 juta, dan Dishub hanya mampu merealisasikan Rp118 juta, dengan selisih kekurangan Rp381 juta.
Jika di persentasikan, Dishub Luwu hanya mampu menyumbang retribusi parkir tepi jalan ke pemerintah daerah sebesar 23,6%.
Kepala Dishub Luwu, Supriadi, Selasa (31/12/2024), membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan sejumlah faktor menghambat laju target capaian retribusi parkirnya. Pertama karena pemetaan lokasi pungutan retribusi parkir.
“Tepi jalan umum bukan kita semua yang pungut. Seperti Indomart, Alfamart, dan Rumah Makan itu pajak langsung. Jadi yang kami pungut inilah semacam parkiran BRI, Toko Surya, Pasar Lama, tentu masih kurang kendaraan,” kata Supriadi.
Lanjutnya, kemudian menjelaskan kendala kedua ialah soal keterbatasan sumber daya manusianya. “Kelemahan kami, personil kami semuanya perempuan. Seandainya ada pihak ketiga mau kita persilahkan, yang penting target kami tercapai. Tapi Insya Allah awal tahun saya hearing lagi anggota,” pungkas Supriadi.
Ditinjau dari fungsinya, retribusi parkir tepi jalan berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dana dari retribusi ini juga dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas parkir, seperti penambahan marka jalan, rambu-rambu, atau pengaturan petugas parkir.
Menyikapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, Selasa siang, turut menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak bekerja maksimal terhadap dampak capaian PAD tahun 2024.
“Kita bisa lihat dari data realisasi. Ada beberapa OPD yang tidak optimal dalam menyumbang retribusi, sehingga berdampak pada capaian PAD kita,” ujar Sofyan.
Seperti Dinas Perhubungan, dinilai bekerja kurang maksimal. Retribusi parkir tepi jalan yang dikelolah oleh Dinas Perhubungan ditargetkan sebesar Rp500 juta, namun hanya mampu terealisasi Rp118 juta.
Kendati demikian, Sofyan, meminta kinerja OPD lebih ditingkatkan di tahun 2025, agar target PAD bisa tercapai secara maksimal. (mat)
