PALOPO — Pemerintah kota Palopo menerima aset dari pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Serah terima aset dilakukan di ruang auditorium kementerian PUPR, Kamis (19/9/2019). Hadir pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai penerima, salah satunya kota Palopo. Aset untuk kota Palopo diterima secara simbolis oleh walikota Palopo, HM Judas Amir diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Perumahan dan Permukiman, Irfan Dahri.
Irfan yang dihubungi mengatakan, aset yang diserahkan pemerintah pusat diantaranya satu unit rumah khusus yang berada di RSUD Sawerigading senilai Rp202 juta lebih termasuk pengadaan meubelairnya Rp32 juta lebih berupa ranjang, lemari dan kursi.
Aset lain yang diserahkan ialah rumah khusus yang berada di kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan senilai Rp7,2 miliar sebanyak 50 unit dan meubelairnya Rp1,3 miliar. Total nilai aset yang diserahkan ialah Rp8.786.348.843.
“Bangunan rumah khusus yang diserahkan itu sudah selesai dibangun oleh pemerintah pusat, bahkan sudah dihuni oleh masyarakat kota Palopo,”jelas Irfan Dahri.
Mantan Kabid Penagihan dan Pelayanan Bapenda Palopo itu menambahkan, untuk perumahan NSD NUSP-2 Sampoddo sebenarnya ada 120 unit yang dibangun. Hanya saja baru 100 unit yang diserahkan pemerintah pusat ke pemkot Palopo.
“Totalnya ada 120 unit. Tahun lalu sudah diserahkan sebanyak 50 unit, tahun ini 50 unit. Masih tersisa 20 unit belum diserahkan. Yang 20 unit belum diserahkan karena menunggu proses administrasi di kementerian,” jelasnya.
Dalam sambutannya, Sekjend KemenPUPR, Anita Kirnanti menyampaikan jika pengelolaan aset perumahan menjadi tanggungjawab semua pihak, baik dari kementerian selaku pemberi maupun pemerintah daerah, universitas dan yayasan sebagai penerima.
Karenanya, Anita Kirnanti sangat mengharapkan sinergitas semua stakeholder untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan untuk masyarakat, terutama program pembangunan sejuta rumah (PSR).
Pada acara tersebut, Anita juga mengharapkan peran dan konstribusi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penghunian perumahan di daerah agar perawatan nya dapat terjamin.
“Sedapat mungkin perumahan yang telah terbangun agar segera dimanfaatkan dan di fungsikan,” harapanya.
Beberapa waktu yang lalu, walikota Palopo HM Judas Amir meninjau perumahan NSD Sampoddo. Perumahan itu sudah dihuni oleh warga penerima manfaat. Perumahan itu juga dilengkapi fasilitas umum seperti listrik hingga air.
Walikota mengatakan, pembangunan perumahan tersebut merupakan salah satu program penyelesaian permasalahan kemiskinan di Kota Palopo.
“Ini seperti kita membangun sebuah kota baru dengan memindahkan orang-orang yang berada di kawasan kumuh kemudian dipindahkan ke perumahan NSD Sampoddo. Ini terlaksana berkat kerjasama Kementerian PUPR dan Asian Development Bank,” jelas walikota dua periode itu.
Walikota menambahkan, kota Palopo kini menjadi daerah percontohan bagaimana mengatasi masalah pemukiman kumuh di perkotaan. Yang ternyata hanya 4 daerah di Indonesia, yakni Palopo, Kapuas, Kendari dan Bima.
“Palopo sudah duluan selesai sehingga menjadi daerah percontohan,” katanya.
Pelaksanaan program NUSP-2 adalah untuk pengentasan kawasan kumuh skala lingkungan dalam rangka memperkuat pencapaian target strategis nasional 100-0-100. Target 100-0-100 mulai dikenalkan oleh Kementerian PU adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019. (asm)
