SeruYA-Hits: Warga Makassar Tolak Jenasah PDP Covid-19, JK Diminta Jadi Penasehat Doni Monardo

780

KORANSERUYA–Ekonom senior, Didik Junaedi Rachbini memberi masukan agar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditunjuk menjadi penasehat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona atau Covid-19, Doni Monardo. Saran ini disampaikan di tengah penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air.

“Saat ini, tidak ada di istana itu, di sudut-sudutnya, di pinggir, yang lebih berpengalaman dari JK, dalam mengatasi bencana,” kata Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) di Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Didik Junaedi Rachbini, dalam diskusi online Indef di Jakarta, Minggu, 29 Maret 2020, melansir Tempo.

Hingga kemarin, Sabtu, 28 Maret 2020, jumlah kasus Virus Corona  di Indonesia semakin meningkat. Sampai saat ini, sudah 1.155 orang yang terjangkit virus corona di Indonesia, 102 meninggal, dan 59 lainnya sembuh. Lonjakan kasus ini terjadi kurang dari satu bulan, sejak dua kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Senin, 2 Maret 2020.

Didik pun bercerita soal kepemimpinan Jusuf Kalla kala gelombang perlambatan ekonomi terjadi pada tahun 2009. Kala itu, Didik masih menjabat sebagai anggota DPR. Di tengah situasi ini, Didik menyebut fiskal Indonesia sangat diperketat dan Jusuf Kalla langsung mengambil alih kepemimpinan.

Saat itu, Jusuf Kalla mengumumkan DPR harus langsung rapat, agar 10 persen anggaran di kementerian dipotong, demi menghadapi perlambatan ekonomi. Kala itu, semua pimpinan komisi protes atas rencana tersebut. “Namun karena kepemimpinan yang kuat, seluruh komisi pun mengetok palu,” kata Didik.

Walhasil, penghematan anggaran Rp 120 triliun atau 10 persen dari APBN saat itu yang sekitar Rp 1.200 triliun, dapat dilakukan. Langkah inilah yang menurut Didik, saat ini tidak ada. Memang sudah ada realokasi anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, namun eksekusi yang dilakukan masih belum maksimal.

Saran ini disampaikan karena Didik menilai pemerintah Jokowi saat ini lambat dalam menangani virus corona. Bagi dia, ada masalah koordinasi dan kepemimpinan yang terjadi di pemerintah saat ini. Di sisi lain, kata dia, Jusuf Kalla pernah menyarankan agar Indonesia mulai melakukan lockdown.

Sampai saat ini, pemerintah masih bersikeras belum akan ada keputusan ini lockdown. Namun, Didik tetap berharap pemerintah mengikuti saran dari Jusuf Kalla tersebut. “Enggak bisa pemerintah angkuh, tidak ada lockdown, ini masalahnya berat,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun negara yang siap menghadapi pandemi virus corona. Hal itu disampaikan terkait banyaknya kritikan terhadap pemerintah yang menilai penanganan virus lamban.

“Pertanyaan saya, negara mana sih yang siap? Kan tidak ada yang siap. Jadi kalau ada pengamat bilang kita enggak siap, ya memang enggak pernah ada yang duga kita akan seperti ini,” kata Luhut seperti dikutip Antara Selasa, 24 Maret 2020.

Menurut Luhut, negara sebesar Amerika Serikat saja galau menghadapi pandemi virus corona. Bahkan ia menangkap AS malah meminta bantuan kepada Indonesia terkait obat malaria chloroquine yang disebut ampuh untuk pengobatan corona.

Indah Putri foto bareng JK usai melakukan audiensi bersama dengan perwakilan Aspekindo.

Pejabat Makassar yang PDP Covid-19 Meninggal Dunia, Warga Tolak Jenasahnya 

Sementara itu , seorang pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berinisial AR, 52 tahun, meninggal dalam status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 hari ini, Minggu, 29 Maret 2020.

AR wafat sekitar pukul 02.50 WITA di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar. dengan demikian sduah 4 orang meninggal akibat Covid-19.

AR, asal Kecamatan Somba Opu, telah dimakamkan di Pekuburan Sudiang, Kota Makassar.

“Sudah dimakamkan, saya minta masyarakat tidak takut, panik, dan tidak menolak pasien Covid-19 yang meninggal,” kata Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan melalui keterangan tertulis hari ini, masih melansir Koran Tempo.

Camat Somba Opu, Kota Makassar, Agussalim mengatakan bahwa almarhum dimakamkan pagi tadi di Sudiang sebab ditolak masyarakat ketika akan dimakamkan di Antang. “Kami telah berkoordinasi hingga tingkat RT/RW,” ucap Agussalim.

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 pemerintah meminta keluarga almarhum diminta mengisolasi diri di rumahnya selama 14 hari.

Seluruh kebutuhan keseharian mereka dipenuhi oleh pemerintah setempat dan masyarakat.

Ilustrasi pemakaman jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni membungkusnya menggunakan plastik. (Foto: ANTARA)

Adnan menjelaskan dalam prosesi pemakaman dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur World Health Organization (WHO). “Sehingga ini betul-betul aman,” imbuh keponakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut.

Menurut dia, saat ini yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat soal VirusCorona penyebab Covid-19 agar tak ada lagi penolakan pasien meninggal akibat Covid-19.

“Memutus mata rantai tidak dengan menolak dan mengusir mereka yang masuk daftar orang dalam pemantauan (ODP), PDP, dan keluarganya. (iys)

 

Catatan Redaksi: Jika Anda merasakan gejala batuk-batuk, demam, dan lainnya serta ingin mengetahui informasi yang benar soal virus corona Covid-19, sila hubungi Hotline Kemenkes: 021-5210411 atau kontak ke nomor 0812-1212-3119.

Untuk kota Palopo Hub. DINKES PSC 119 JA: 0471-21531 atau HOTLINE: 0812-4130-853   0852-5530-0870   0812-4143-216

Untuk Kab. Luwu: 0822-9360-7697, 0821-8796-6339 dan 0852-4273-0816 

Untuk Luwu Utara: DINKES: 0813-4264-8399 dan Call Center PSC 119 di 085 226 046 119

Untuk Luwu Timur:  081-142-3170811-4216-001,    0853-9544-1222,  0813-2791-8836,     0822-7111-3805, atau    0811-4249-21

DATA RESMI COVID-19 PALOPO