JAKARTA — Semua kepala daerah terpilih hasil pilkada serentaj 27 Juni 2018 lalu menghadiri rapat koordinasi (rakor) penerapan E-Planning. Rakor ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang dipusatkan di Ball Room Hotel Sahid Jaya Jakarta, Senin (8/10/2018).
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengungkapkan, rapat koordinasi ini bertujuan mewujudkan koordinasi dan pemahaman yang sama terhadap perencanaan pembangunan baik pusat, maupun daerah, khususnya terkait dokumen perencanaan dan penganggaran.
“Kita ingin adanya sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam penyusunan anggaran, sehingga semuanya terintegrasi melalui sistem dari kemendagri, yaitu SIPD” Ungkap Hadi Prabowo. Hadi Prabowo menegaskan, seluruh kepala daerah khususnya yang baru dilantik, mempunyai waktu 6 bulan setelah dilantik untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dalam penyusunan RPJMD ini semuanya harus menggunakan sistem E-planning, kami berharap semua daerah sudah menerapkannya” Kata Hadi.
Walikota Palopo, HM Judas Amir yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Palopo sudah menerapkan sistem E-planning sesuai apa yang diarahkan oleh Kemendagri. “Sistem E-planning ini sudah berjalan di Palopo. Jadi tidak ada masalah,” kata HM Judas Amir.
Jadi, lanjut HM Judas Amir nantinya sistem E-planning yang sudah Pemkot Palopo terapkan akan disinkronkan dengan sistem Kemendagri. “Sesuai arahan Pak Sekjen Kemendagri, semua sistem pelaporan dan penganggaran harus tersinkron melalui sistem di kemendagri, tinggal nanti kita kolaborasikan, kami rasa tidak ada masalah” Kata HM Judas Amir. (asm)
