PALOPO–Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman resmi mengangkat Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) dengan nomor 1328/V/2021 tentang penetapan tenaga ahli Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
Dalam SK itu terdapat 28 orang tenaga ahli Gubernur yang ditandatangani Andi Sudirman Sulaiman. Berbeda dengan TGUPP masa Nurdin Abdullah, kali ini tak terdapat satu pun ‘Wija To Luwu’ (WTL) dalam TGUPP.
Padahal, masa Nurdin Abdullah tercatat TGUPP ada 30 orang. Terdapat 16 orang yang diganti. Salah satunya adalah, mantan anggota DPR RI sekaligus mantan Bupati Luwu Utara dua periode, Luthfi Andi Mutty (LAM). NA menunjuk LAM sebagai Tim ahli gubernur bidang komunikasi pemerintahan.
Sudirman mengatakan perubahan TGUPP sesuai dengan kebutuhan yang ada di pemerintah provinsi. Dia menjelaskan, TGUPP yang ada berdasarkan sistem kebutuhan, bukan sifatnya permanen. Sehingga TGUPP saat ini bisa saja berubah lagi kedepannya.
“Ini tergantung. Nanti bisa lagi berputar-putar ketika kita butuh. Mekanismenya adalah kebutuhan, bukan permanen terus,” ujar Adik Menteri Pertanian RI periode 2014 – 2019 itu.
Menurutnya, kondisi pemerintahan pemprov setiap tahunnya berubah-ubah. Terdapat dinamika di dalamnya yang mesti disesuaikan dengan kelengkapan pemerintahan. Misalnya kata Sudirman, saat ini ia butuh penguatan sistem kebendaharaan, sehingga masuklah Prof Arifuddin di bidang Akuntan.
Kendati demikian, penggangkatan TGUPP tak lepas dari berbagai kritikan. Tak adanya wakil dari Luwu Raya hingga tidak ada bidang teknologi informasi dan kepemudaan menjadi sorotan.
Direktur Macca Indonesia Foundation (MIND) Haeril Al Fajri mengatakan TGUPP bentukan Plt Gubernur Sulsel tidak kekinian. Ini dapat dilihat dari orang-orang yang diangkat dalam tim tersebut.
“Kita sebenarnya berharap, karena Pak Plt Gubernur Sulsel bisa dikatakan representasi dari generasi muda, maka pola kepemimpinannya dapat melihat perkembangan zaman dan tantangan kedepan, terutama mengenai Transformasi Digital dan Bonus Demografi. Namun dalam TA TGUPP, tidak ada bidang Teknologi Informasi dan Kepemudaan,” ujar Haeril, yang juga trainer muda asal Tana Luwu ini.
Haeril juga mengatakan, Sulawesi Selatan yang kaya sumber daya baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), harusnya tidak stagnan pada pola pengelolaan gaya ‘kolonial’.
“Zaman berubah begitu sangat cepat. Seharusnya pemerintah memiliki terobosan pengelolaan pemerintahan di era VUCA ini. Jangan stagnan pada pola ‘kolonial’,” tandas Haeril.
Sementara itu, Datu Luwu, La Maradang Mackulau Opu To Bau menanggapi tak adanya perwakilan Luwu Raya di TGUPP. Dia mengatakan Wija To Luwu tidak perlu menanggapi terlalu berlebihan TGUPP tersebut.
Dengan hati terbuka, Datu Luwu meminta warga Luwu Raya untuk menujukkan jiwa besar sebagai Wija To Luwu. “Tidak perlu terlalu sensitif menanggapi hal itu. Kita tunjukkan kebesaran jiwa kita sebagai orang Luwu,” ujarnya meneduhkan.
Datu Luwu XL menegaskan, tidak mungkin WTL tidak direkeng Provinsi. Sebab, Tana Luwu mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Selain itu, sumber daya manusianya juga dapat diperhitungkan.
“Kita tanggapi dengan kebesaran jiwa, caranya ajukan nama WTL yang potensial ke Gubernur. Jika perlu pihak istana yang akan bersurat ke Gubernur untuk pengajuan nama WTL yang potensial itu,” pungkas Datu Luwu. (liq)
Berikut daftar nama lengkap dan jabatannya:
Prof Ambo Ala (Ketahanan Pangan)
Haris Bahrun (pertanian)
Prof Murtir Jeddawi (pemerintahan)
Prof Abrar Saleng (hukum agraria dan SDA)
Prof Sukarno Aburaera (Hukum)
Zulkifli Aspan (Hukum Tata Negara)
Prof Daud Malamassam (kehutanan)
Prof Supratman (kehutanan)
Prof Lella Rahim (peternakan)
Prof Veni Hadjuh (gizi masyarakat)
Djuanidi Machdar (gizi masyarakat)
Ema Alasiry (gizi masyarakat)
Aida Juliaty (tumbuh kembang anak)
Prof Syarifuddin Wahid (manajemen rumah sakit)
Syahrir Pasinringi (manajemen rumah sakit)
Indahwaty Sihdin (manajemen rumah sakit).
Prof Musbir (perikanan dan kelautan)
Prof Muh Hatta Fattah (perikanan dan kelautan)
Akib Patta (percepatan pembangunan wilayah kepulauan)
Prof Hamzah Upu (Pendidikan)
Prof Muh Asdar (ekonomi dan UMKM)
Andi Rasde Sumange (Ekonomi dan UMKM)
Agussalim (ekonomi pembangunan)
Prof Arifuddin (akuntan)
Prof Wahyu Piara (infrastruktur)
Farouk Maricar (pengairan)
Idris Leo (perencanaan wilayah)
Diyah Yumeina (Hubungan kerjasama internasional).
