PALOPO — Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo menggelar Talkshow “Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bersih Tanpa Narkoba”.
Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi P4GN di Lembaga Pemerintah”. Talkshow dipusatkan di Cafe Sweetness Palopo, Senin (25/2/2019).
Kepala BNNK Palopo, AKBP Ismail Husain dalam sambutannya mengatakan, suatu tatanan pemerintahan yang kuat harus dibangun melalui kekuatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan yang Profesional, Berintegritas dan Bersih Tanpa Narkoba.
“Kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir dan bersifat lintas negara telah menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, serta menimbulkan instabilitas keamanan dalam masyarakat bahkan presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia telah berada dalam situasi dan kondisi darurat Narkoba,” kata AKBP Ismail.
Lanjutnya, salah satu permasalahan darurat narkoba sebagaimana dimaksud adalah bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menyasar di berbagai kalangan termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara.
Hasil survey penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia, estimasi angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 1,77% atau setara dengan jumlah 3,3 juta penduduk Indonesia antara usia 10-59 tahun. Jumlah kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba sebesar 84.7 triliun rupiah kerugian pribadi, sementara dari hasil survey diperkirakan 11,071 orang/tahun atau 30 orang /hari meninggal akibat penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, Walikota Palopo diwakili Asisten III Bidang Administrasi umum & Keuangan, Dra Munasirah mengatakan bahwa ancaman bahaya penyalagunaan narkoba di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, karena itu pemerintah dituntut untuk melakukan langkah-langkah guna memerangi bahaya narkoba tersebut.
“Pembentukan Badan Narkotika Nasional merupakan pemerintah dalam menjawab tantangan ini. Melalui berbagai program pada instansi ini diharapkan dapat meminimalisir dan mempersempit ruang gerak kejahatan narkoba,” harapnya. (asm)
