PALOPO – Angka kasus stunting di Kota Palopo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam tiga bulan terakhir, angka stunting mengalami penurunan hingga 4,7 persen.
Pada awal tahun 2023, angka kasus stunting di Kota Palopo mencapai 334 anak, kini turun menjadi 291 kasus. Hal ini tidak lepas dari peran dan kerjasama dari pemerintah kota palopo bersinergi dengan TNI/ Polri.
Data tersebut terungkapn dalam rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kota palopo tahun 2023 di ruang pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Rabu (5/4/2023).
Kedepannya, salah satu program yang akan dicanangkan bagi ibu hamil yakni mengkonsumsi daun kelor sebab daun kelor merupakan salah satu sumber vitamin bagi ibu hamil.
Program tersebut sebagai upaya mencegah kasus stunting bagi anak, selain mudah didapatkan harga daun kelor juga terbilang murah.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ritamariani mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo yang mampu menekan angka stunting di wilayahnya.
Sebab katanya, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota yang justru angka stuntingnya meningkat. Ritamariani mengungkapkan dari 24 kabupaten/kota itu tidak sama dalam melakukan percepatan penurunan stunting.
“Masing-masing memang diberikan kewenangan untuk melakukan percepatan penurunan stunting sehingga apapun yang ingin dikembangkan boleh saja,” katanya.
“Khusus di kota Palopo tentu sudah banyak inovasi yang telah dilakukan, di sulsel sendiri ada 12 kabupaten yang naik dan ada 11 yang turun dan ada satu yang sama,” lanjutnya.
Menurutnya jika Kota Palopo tidak menurunkan 4,7% tentu Sulsel tidak akan turun, salah satu yang berkontribusi angka stunting adalah Kota Palopo.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Farid Kasim Judas (FKJ) menegaskan, agar bapak dan ibu tidakn hanya fokus pada penanganan namun, lebih fokus pada pencegahan terjadinya stunting dengan memperhatikan ibu hamil.
Sebab katanya, hal itu jauh lebih penting karena saat ini riskan terjadi kasus stunting baru. Kesimpulannya untuk hari ini “Palopo tidak boleh ada kasus stunting baru,” tegasnya.
Farid Kasim Judas mengatakan pemerintah memiliki target nasional, termasuk Kota Palopo, di mana targetnya sebisa mencapai 14 persen di tahun 2023 dan 2024 itu sudah 0 persen.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Muhammadiyah Palopo dengan DPPKB Kota Palopo.
Mou tersebut, terkait kerjasama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. FKJ mengatakan, rapat hari ini membahas capaian daripada hasil kerja tim percepatan penurunan stunting.
“Alhamdulillah kita berhasil menurunkan angka stunting dari 334 kasus menjadi 291 kasus, ini cukup signifikan membawa kota palopo berada pada urutan ke empat capaian penurunan stunting di Sulawesi Selatan,” ujar FKJ.
“Ini berkat hasil kerjasama, kerja kolaborasi semua pihak TNI/ Polri unsur pemerintah kota, universitas dan seluruh komponen stecholder yang terlibat dalam aksi percepatan penurunan stunting,” tambahnya.
Dia mengungkapkan tujuan kegiatan tersebut, untuk menggagas konsep-konsep baru, ide-ide baru, strategi-strategi baru untuk di aplikasikan untuk menyelesaikan kasus stunting.
“Dan yang terpenting adalah tidak boleh ada stunting baru di kota palopo, stunting lama harus kita perangi kita tuntaskan, stunting baru tidak boleh hadir di antara kita,” jelasnya.
Kegiatan turut dihadiri unsur Forkopimda, Plt. Kadis Kesehatan Kota Palopo, dr Nasaruddin Nawir, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palopo serta Camat dan Lurah. (Nad)
