PALOPO—Usai melaksanakan rapat paripurna dengan Walikota Palopo HM Judas Amir, DPRD Palopo kedatangan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang melakukan aksi unjukrasa sambil membakar ban di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palopo, Senin (29/6/2020).
Dalam aksinya itu, mahasiswa Palopo menilai anggota DPRD Kota Palopo dalam mengawal jalannya pemerintahan dengan fungsi legislasi, keuangan dan pengawasan tidak berjalan maksimal.
Mereka menilai, peran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan penggunaan anggaran, kurang mendapat perhatian serius dari sebanyak 25 orang anggota DPRD Palopo.
“Maka dari itu, kami membawa beberapa poin tuntutan, pertama meminta Peraturan Wali Kota atau Perwali tentang COVID-19, mendesak DPRD Kota Palopo untuk secepatnya membentuk tim khusus dalam mengawasi anggaran COVID-l9,” terang Jenderal Lapangan, Nhato Hisbullah.
“Selanjutnya kami mendesak Pemerintah Kota Palopo untuk mentransparansikan alokasi anggaran COVID-19 kepada masyarakat Kota Palopo dan meminta klarifikasi tentang dugaan perdagangan masker oleh oknum ASN di Pusat Niaga Palopo (PNP),” lanjutnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterbukaan Pemkot Palopo mengenai penggunaan anggaran, khususnya penanganan COVID-19 yang diperuntukkan dalam bentuk bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan atau APD, termasuk anggaran belanja Rapid Test.
“Kami pertanyakan sejauhmana pengawasan DPRD Palopo. Kenapa pihak DPRD Palopo hanya diam, kalau ditanya mereka selalu katakan, kami belum tahu dengan alasan belum mendapat salinan laporan penggunaan anggaran untuk COVID,” ujar Nhato mewakili rekan-rekannya.
Dalam aksi ini, PMII Palopo juga menyoroti pengadaan kendaraan mobil pickup yang diserahkan ke kelurahan. Menurut PMII, fasilitas tersebut tidak begitu penting, sehingga mestinya Pemkot Palopo memikirkan kegiatan lain yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Palopo Irvan Majid ST, PMII meminta DPRD kota Palopo untuk bersama-sama mengusut dugaan perdagangan masker oleh oknum ASN di Pusat Niaga Palopo.
“Kami dapat laporan ada oknum ASN yang menjual masker, ini perlu diusut, mengingat Pemkot Palopo sendiri banyak mendapat bantuan masker,” ujar Nhato Hisbullah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Palopo, Irvan Majid ST, saat menerima aksi mahasiswa menjelaskan, DPRD Palopo masih tetap melaksanakan tugasnya dengan baik terutama sekaitan dengan refocusing anggaran di Pemkot Palopo.
“Kami di DPRD telah meminta klarifikasi dan saat ini masih berjalan. Pemkot Palopo juga akan menyampaikannya pada kami. Begitu ada di kami, silahkan datang, kita akan lihat bersama penggunaan anggaran pemerintah,” tegasnya.
Irvan menambahkan, ia dan fraksinya di DPRD Palopo sepakat dengan aspirasi mahasiswa, bahwa anggaran refocusing khusus untuk Covid-19 di Palopo yang sebesar Rp17,9 miliar dan bersumber dari APBD Palopo tersebut penting diketahui penyalurannya kemana saja serta dana yang terserap sudah berapa persen, dan peruntukkannya pun juga harus tepat sasaran, pungkas legislator muda Demokrat tersebut.(rhm)
