OPINI — Catatan positif dan negatif menyertai perjalanan bupati Ir. H. Muh Thoriq Husler dan Wakil Bupati Ir. Irwan Bachri Syam pada tahun terakhir pemerintahannya.
Nilai merah dan biru pun patut disematkan kepada Pemerintahan Husler-Ibas terhadap realisasi sasaran program Visi Misi Luwu Timur Terkemuka, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Evaluasi yang dilakukan pada sasaran RPJMD masih banyak yang meleset. Hal ini merupakan buah dari ditopangnya ekonomi oleh komoditas yang fluktuatif.
Hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, seperti yang dikatakan Direktur Utama CDC Afrianto Nurdin dalam kegiatan pelatihan Ekonomi Pembangunan (Ekonomi Development Training 15-16 Februari 2020) yang memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Luwu Timur signifikan melambat.
Tahun 2019 perekonomian Luwu Timur terendah se Sulsel yang hanya bertumbuh 1,17 persen.
Tentu ini menjadi cacatan dan evaluasi bagi pemerintah kabupaten Luwu Timur yang sangat berbanding terbalik dengan Program Visi Misi yang tertuang dalam RPJMD.
Sementara kemampuan ekonomi daerah ataupun PDRB Kabupaten Luwu Timur adalah sektor pertambangan dan penggalian (61,27% pada tahun 2014), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disusul oleh sektor konstruksi.
Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
Tidak hanya soal ekonomi, kritik juga muncul pada penegakan hukum. Dimana ada beberapa persoalan hukum yang terkait pemerintah tidak terselesaikan, contoh polemik kasus dugaan pungli kepala dinas pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi kenyataannya sampai hari ini belum ada kejelasan.
Sementara pada sektor kesehatan Kabupaten luwu Timur berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten dan Kota Sehat tahun 2019 dengan torehan penghargaan tertinggi Swasti Saba Wistara. Tidak hanya itu, pemerintah Luwu Timur juga telah banyak membuat prestasi yang salah satunya pada bidang perkebunan dan sebagainya.
Meski demikian, kerja belum berakhir. Sekarang pemerintah tengah mengalami situasi sulit di tengah pendemi Covid-19 dan hiruk pikuk politik yang memanas akhir-akhir ini mengingat momentum pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 09 Desember 2020.
Tentunya ini menjadi pekerjaan besar untuk mengatasi berbagai persoalan, salah satunya tentang stabilitas ekonomi yang kian terpuruk dimasa pandemi, dalam situasi sulit seperti saat ini peran pemerintah menjadi harapan (problem solving) untuk membuat kebijakan yang mengarah kepada penyelesaian persoalan yang terjadi.
Alih-alih mengharap kebijakan pemerintah sebagai problem solving, justru yang ada adalah para pejabat pemerintahan termasuk Bupati dan Wakil Bupati hanya sibuk mengurusi politik, seperti yang diketahui masing-masing Bupati dan Wakil bupati menjadi Bakal Calon untuk Pilkada kabupaten Luwu Timur pada 09 Desember 2020 mendatang.
Sikap itu sangat disayangkan, dalam situasi sulit rakyat mengharapkan sosok leadership saling bahu-membahu atau bergotong royong membawa kebupaten ini dari kegetiran menuju kemashlatan bersama. Iming-iming “Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021” faktanya mimpi itu masih sangat jauh.
*) Penulis Bayu Hadi Saputra (Ketua HAM LUTIM)
