PALOPO — Pemerintah Kota Palopo terus berupaya mengentaskan kawasan kumuh di Kota Palopo. Melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemkot menarget tahun 2018 tak ada lagi kawasan kumuh di Palopo.
Demikian diungkapkan Walikota Palopo melalui Kadis PUPR Kota Palopo, Anthonius Dengen. Anthonius mengatakan, tujuan program ‘Kotaku’ tak lain untuk meningkatkan akses terhadap infrastuktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. “Tujuan lainnya ialah menurunnya luas permukiman kumuh, terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kota dalam penanganan pemukiman kumuh yang berfungsi dengan baik,” kata Anthonius, Selasa (22/5/18) siang.
BACA JUGA :Tambah RTH di Palopo, Revitalisasi Kawasan Masjid Agung Dimulai
Untuk mewujudukan hal itu, Pemkot Palopo memperoleh dana segar dari Kementerian PUPR Dirjen Cipta Karya tahun ini. Total anggarannya sebesar Rp5 miliar yang tersebar di beberapa daerah di Palopo yang masuk zona kumuh. Hanya beberapa daerah di Sulsel yang mendapat dana ini, diantaranya Palopo, Bulukumba, Bantaeng, Gowa, Wajo, Makassar dan Parepare.
Anthonius membeberkan sejumlah kelurahan yang memperoleh dana tersebut. Seperti Kelurahan Takkalala Kecamatan Warsel yang mendapat dana Rp500 juta. Kemudian Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara keciprat Rp1 miliar. Kelurahan Salotellue Kecamatan Wara Timur sebesar Rp1 miliar. Kelurahan Batupasi Kecamatan Wara Utara Rp500 juta dan Kelurahan Sabbamparu Rp2 miliar. “Total anggaran untuk program ‘kotaku’ Rp5 miliar. Kita akan segera bentuk BKM di kelurahan yang mendapat dana itu untuk memanfaatkan anggaran ini,” jelas Anthonius.
BACA JUGA :Taman Binturu Palopo Keren, Ternyata Masih akan Dilanjutkan Pembangunan Tahap Dua Tahun 2018…. Wah
Pengentasan kawasan kumuh di Palopo juga didukung program Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NUSP). Tahun ini Palopo dapat anggaran lagi. Ini merupakan kali ketiga sejak tahun 2016 lalu. Melalui program peningkatan kualitas permukiman skala lingkungan itu, Palopo mendapat dana NUSP tahap 3 sebesar Rp2 miliar. “Untuk tahun ini, NUSP tahap 3 kita dapat lagi. Rp500 juta di Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Pontap Rp1 miliar dan Kelurahan Penggoli Rp500 juta. Dalam waktu dekat ini juga akan kita jalankan sesuai dengan surat dari Dirjen Cipta Karya Kemen PUPR nomor HN.0202-ciptakarya/188 tanggal 30 april 2018 tentang alokasi dana kotaku dan NUSP lanjutan atau tahap 3,” beber Ketua IKAT Tana Luwu itu.
Terakhir ditambahkan Anthonius Dengen, tahun 2016 lalu kawasan kumuh di Palopo seluas 81,54 hektar. Setelah NUSP tahap 1(tahun 2016) dan tahap 2 (tahun 2017), kawasan kumuh di Palopo tertangani seluas 57,24 hektar. “Jadi, kawasan kumuh di Palopo saat ini tinggal seluas 24,30 hektar. Kita optimis, dengan masuknya program Kotaku dan NUSP-3, kawasan kumuh di Palopo tuntas tahun ini,” tandas Anthonius. (asm)
