PALOPO — Ketua Forum Honorer Kategori 2 (K2) Kota Palopo, Parida menanggapi sejumlah rekannya yang datang ke Komisi I DPRD Palopo pada Senin (4/3/2019) lalu untuk memohon agar pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua.
Parida meminta agar rekannya itu tidak membawa nama forum Honorer K2 Palopo karena forum tersebut sudah komitmen dan sepakat bersama pemerintah Kota Palopo termasuk DPRD untuk tidak dibuka rekrutmen P3K. Dan pada tahap pertama lalu, rekrutmen tak dibuka atas kesepakatan itu.
“Teman guru honorer (yang datang ke DPRD), memang pernah memanggil saya khususnya mereka yang menginginkan dibuka P3K, tapi saya menolak. Karena selaku ketua, dari awal saya sudah komitmen dengan anggota forum yang lain bahwa P3K tidak boleh dibuka,” tegas Parida.
Parida mempersilakan beberapa rekannya itu jika ingin keluar forum dan memperjuangkan agar P3K tahap kedua dibuka.
“Silakan kalau teman-teman mau berjuang tapi jangan membawa nama forum dan dan bilang kami tidak bergabung dan kami tidak hadir di DPRD,” sebut Parida. Parida mengaku tidak akan menghalangi niat sebagian rekannya yang ingin agar P3K dibuka di Palopo.
“Memang ada beberapa teman yang terima P3K. Dan saya tidak mungkin memaksa karena pada umumnya sudah tua dan berbagai alasan lainnya. Jadi, kita tunggu saja kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sejumlah tenaga honorer kategori 2 (K2) yang berlatar belakang tenaga pendidik atau guru mendatangi komisi I DPRD Palopo, Senin (4/3/2019).
Kedatangan mereka untuk meminta wakil rakyat agar memfasilitasi mereka kepada pemkot Palopo dalam hal ini Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengusulkan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap kedua.
Diketahui, pada tahap pertama di pertengahan bulan Februari lalu, dari empat daerah di Luwu Raya, hanya Kota Palopo yang tak membuka rekrutmen P3K atas permintaan forum honorer K2 Palopo dan disepakati dengan pemkot Palopo.
“Kami yang datang ini khusus guru. Tidak semua menolak P3K. Kami mohon, agar rekrutmen P3K dibuka untuk tahap kedua,” kata Meri Sunaryo kepada anggota DPRD Komisi I, Bakri Tahir dan Abdul Jawad.
Pada aksi unjukrasa menolak pembukaan rekrutmen di gedung DPRD Palopo pada Senin (11/2/2019) lalu, Meri mengaku tidak semua tenaga honorer K2 hadir. “Tidak semua hadir. Kita di forum honorer K2 memang terbagi, ada forum kesehatan dan forum guru. Forum guru ini ingin dibuka rekrutmen P3K,” beber Meri.
Bahkan, dihadapan wakil rakyat, Meri mengklaim pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada ketua forum honorer K2 Palopo, Parida yang menolak rekrutmen P3K di Palopo.
“Saya sudah sampaikan kepada ibu Parida bahwa tidak semua menolak. Sebenarnya ibu Parida ini juga adalah tenaga pendidik dan ingin dibuka P3K. Tapi karena desakan teman-teman yang lain khususnya dari tenaga administrasi sehingga ikut menolak rekrutmen P3K,” jelas Meri.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi I, Bakri Tahir mengatakan, salah satu alasan forum K2 menolak dibukanya rekrutmen P3K untuk tahap pertama saat itu adalah karena yang diangkat sebagai P3K tidak bisa lagi diangkat sebagai ASN. “Sementara forum ini hanya mau diangkat menjadi ASN. Makanya mereka menolak,” katanya.
Ia mengatakan, bisa saja pemerintah membuka rekrutmen P3K tahap kedua. “Saya sudah komunikasikan dengan BKPSDM, tapi sejauh ini belum ada juknisnya. Biasanya kalau ada tahap pertama, ada tahap kedua. Tapi kita belum tahu kapan,” sebut politis PAN itu.
Sementara itu, Ketua Komisi I, Abdul Jawad berharap kepada honorer yang datang menyampaikan aspirasi agar melakukan komunikasi dengan forum honorer K2 yang sebelumnya datang melakukan aksi unjukrasa penolakan P3K.
“Sebagai wakil rakyat, aspirasi ini akan tetap kami tindaklanjuti. Hanya saja, kalau bisa bangun komunikasi dengan forum honorer K2 sebelumnya. Satukan persepsi. Karena ini ada yang menolak dan ada yang mau dibuka rekrutmen,” katanya. (asm)
