PALOPO — DPRD Kota Palopo menggelar rapat paripurna ke-14 masa sidang kedua tahun 2019 dengan agenda laporan badan anggaran (banggar) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun anggaran 2018, Senin (17/6/2019).
Hasil pembahasan banggar terhadap LKPj walikota disampaikan oleh Bakri Tahir. Banggar DPRD kota palopo mengapresiasi pemerintah kota Palopo atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghasilkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia juga memberikan rekomendasi dan catatan-catatan strategis kepada Pemkot palopo sebagai bahan perbaikan baik bagi pemerintahan maupun untuk pembangunan di masa mendatang.
Secara umum, banggar kata Bakri Tahir memandang, selama satu tahun anggaran di tahun 2018 ada peningkatan dari tahun ke tahun.
“Banggar telah mengkaji LKPj walikota, baik dari sisi format maupun materi yang termuat di dalamnya. Dalam LKPj yang terdiri dari beberapa bab, memuat kebijakan pemerintah dan arah kebijkan pembngunn daerah,” katanya.
Dia mengharapkan, ke depan dalam menggunakan anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) senantiasa melihat aturan agar tidak bertentangan.
“Terkait dengan anggaran yang sudah disepakati, agar dilaksanakan sesuai ketentuan dan kesepakatan. Jika ada yang terkendala dan tidak sempat dilaksanakan, agar OPD dapat menyampaikan terlebih dahulu sebelum anggaran tersebut dialokasikn ke yang lainnya,” katanya.
Sementara itu, wawali Palopo, Rahmat Masri Bandaso dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas masukan, catatan dan rekomendasi dari DPRD kota Palopo yang semuanya itu akan menjadi bahan pembelajaran dalam perbaikan kinerja dan pembangunan kota Palopo kedepannya.
“Ini akan menjadi catatan bagi kami dalam tahun anggaran berikutnya,” katanya.
Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat keputusan DPRD kota Palopo terhadap rekomendasi LKPj walikota Palopo tahun anggaran 2018. (asm)
