LUTRA – Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani (IDP), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) se-Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Jumat (12/7/2019), di Jakarta Convention Center (JCC) Kakatua Room Lower Lobby Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Gelora, Jakarta. Ikut mendampingi Bupati, Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Luwu Utara, Bambang Irawan.
Dalam Rakor Pembangunan LHK ini, Indah memberikan apresiasi terhadap kebijakan Kementerian LHK dalam Penetapan Kawasan Hutan Adat beberapa waktu lalu. Di mana dari 36 kabupaten di Indonesia, Kabupaten Luwu Utara paling luas dengan 27 persen dari total luas lahan keseluruhan.
“Penetapan kawasan hutan adat oleh Kementerian LHK beberapa waktu lalu itu kami sangat support,” kata IDP.
Menurut Bupati perempuan pertama di Sulsel ini, dengan adanya penetapan kawasan hutan adat di beberapa daerah dan wilayah di Indonesia, maka pemerintah daerah akan memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
“Sesungguhnya dengan menetapkan kawasan hutan adat, maka dengan sendirinya pemerintah telah memberdayakan masyarakat adat kita untuk menjaga lingkungan,” terangnya.
Ia menambahkan, butuh biaya yang besar untuk mendukung kebijakan di sektor pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Salah satunya, kata dia, kebijakan reformasi agraria.
“Banyak hal yang harus kita pikirkan dalam pengambilan kebijakan. Untuk Itu, kita harus duduk besama dengan para pemangku kepentingan,” ujarnya, sembari mengatakan bahwa setiap kebijakan seharusnya diarahkan pada lingkungan hidup.
Rapat Koordinasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) oleh Kementerian LHK adalah bagian dari rangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup pada 5 Juni 2019 lalu. Rakor yang melibatkan seluruh instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah serta menjawab ekspektasi daerah terhadap permasalahan tersebut.
Rapat Koordinasi LHK ini menghadirkan narasumber, Dirjen Bangda, Sekjen Lingkungn Hidup, Gubernur Sulsel, Kadis Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Gorontalo, serta Wakil Wali Kota Maluku, dengan ruang lingkup Pelaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Tanpa Merusak Lingkungan. Turut hadir dalam Rakor LHK ini, para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulawesi dan Maluku. (lh/liq)
