LUWU — Politisi PDI Perjuangan kabupaten Luwu, Ridwan Bakokang berkunjung ke dua dusun terpencil yang ada di kecamatan Bastem belum lama ini.
Dua dusun yang dikunjungi ialah Dusun To’ pondan yang merupakan wilayah desa Barana dan Dusun Nyamen yang merupakan bagian dari desa Dampan. Wilayah ini terpisah jauh dari induknya kecamatan Bastem, baik secara akses dan pelayanan.
Pasalnya, kedua dusun itu hanya bisa diakses dari Desa Posi’ Kecamatan Bua Batas antara Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.
Masyarakat yang bermukim di kedua dusun ini jika hendak mengakses pelayanan dari pemerintah desa, mereka harus melalui Desa posi menuju pusat pemerintahan Kecamatan Bua kemudian menuju Kota Palopo, lalu ke Latuppa kemudian kembali ke wilayah Kecamatan Basse Sangtempe.
Lantaran tidak adanya akses langsung ke desa induknya, juga berefek ke pemerataan pembangunan di kedua wilayah tersebut.
Daerah ini merupakan pertemuan 3 Kecamatan antara Kabupaten Luwu dan Kota Palopo yang justru paling terisolir dari akses pelayanan dasar masyarakat.
Ridwan yang baru dilantik beberapa hari yang lalu menjelaskan, meski ada 2 sekolah di Dusun To’pondan, dan pustu di daerah wilayah kelurahan peta kota Palopo, yang menyediakan akses pelayanan seluruh masyarakat sekitar, namun tak mampu memberi kesejahteraan dan penghidupan yang layak.
Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Belum lagi Pasar tempat mereka menjual hasil perkebunan dan membeli kebutuhan sehari-hari jaraknya cukup jauh dari lokasi mereka.
“Akses pendidikan dan kesehatan yang melayani 3 desa dan 1 kelurahan ini tentunya membuat anak-anak dan masyarakat harus menempuh jarak cukup jauh bahkan ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo meter demi mendapatkan pendidikan,” kata Ridwan.
Aktifitas berjalan berkilo-kilo meter kata Ridwan, tak membuat para siswa patah semangat demi sebuah cita-cita. Di sana, hanya ada 3 orang PNS yang ditempatkan di SDN 639 To’pondan dan SMP 1 atap to’pondan.
“Sehingga kebutuhan akan tenaga pendidik masih sangat dibutuhkan.
Kedua sekolah ini masih sangat menggantungkan aktifitas belajar mengajar dari para tenaga honorer,” jelasnya.
Lanjut Ridwan, saat bertemu dan berbincang bersama salah seorang Guru di lokasi tersebut selain dalam rangka kunjungan dapil, sekaligus menyerap aspirasi terutama dari masyarakat dengan fenomena kesenjangan seperti ini. Ia berjanji akan mencarikan solusi atas ketimpangan sosial seperti ini.
“Apa yang terjadi di tempat ini adalah satu dari sekian banyak fenomena ketimpangan sosial yang lalai dari perhatian pemerintah. Banyak hal yang dibutuhkan masyarakat terutama akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta pelayanan dasar lain mereka tidak peroleh secara merata. Apalagi mayoritas masyarakat yang bermukim ditempat itu masih hidup dibawah garis kemiskinan. Fakta – fakta seperti ini tentu akan menjadi bagian dari perhatian kami dalam pembahasan di DPRD,” beber Ridwan kepada media.
Sementara itu, Hairuddin tenaga pendidik yang ada di wilayah itu mengatakan wilayahnya minim tenaga pendidik.
“Kita masih sangat minim tenaga pengajar, belum lagi tenaga honorer yang kurang mendapat perhatian dan apresiasi. Padahal guru honorerlah yang paling banyak berkontribusi terhadap kelancaran aktifitas belajar mengajar di sekolah ini,” katanya.
“Adapun jika ada kebutuhan sekolah yang ada kaitannya dengan pelayanan pemerintah desa, pihak sekolah sangat kesulitan lantaran jarak tempuh yang cukup jauh, karena harus melalui kecamatan lain, dan kota Palopo, karena tidak adanya jalur langsung menuju pusat pemerintahan desa, kami berharap pemerintah melalui DPRD dan dinas terkait bersedia membuka jalur langsung,” harap Hairuddin, yang juga merupakan salah seorang Dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Palopo. (fit)
