BELOPA — Sejumlah Ormas yang tergabung dalam Forum Organisasi Masyarakat Kabupaten Luwu Kamis 14 November 2019 kemarin, menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Luwu, jumat (15/11/2019).
Adapun aksi mereka yakni menggugat pelayanan kesehatan, dimana banyak 54. 206 warga kabupaten Luwu sebagai selaku penerima bantuan Iuran BPJS dinonaktifkan
” Kami datang kesini ini ingin menyuarakan aspirasi, dimana saat ini warga kabupaten Luwu sangat resah dan tidak nyaman, akibat kepesertaan BPJS mereka dihentikan, ” Ungkap Hasri Hasyim selaku Korlap aksi demo di hadapan anggota DPRD Kabupaten Luwu
Hasri mengatakan pihaknya sangat menyayangkan warga Luwu yang akhirnya kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan. Bahkan jumlah peserta yang dinonaktifkan mencapai puluhan ribu jiwa.
” Ada masyarakat luwu yang hari ini terbaring di rumah sakit akhirnya resah karena kartu BPJS mereka ditolak,” katanya.
Sementara itu tokoh masyarakat, R Hidayat, mengatakan pihaknya sangat menyayangkan banyaknya warga Luwu yang kepersertaan BPJS mereka di nonaktifkan. Sementara di daerah lain justru pelayanan kesehatannya cukup bagus dan tidak ada masalah.
” Saya heran dengan Pemkab Luwu saat ini mengapa begitu banyak warga Luwu yang terkendala dalam mengklaim pelayanan BPJS mereka. Padahal waktu Jamkesda masih diterapkan, tidak ada masalah seperti ini,” tuturmya.
“Mungkin sebaiknya kita menggunakan Jamkesda saja, seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi karena pemerintah sangat menjamin pelayanan kesehatan dengan menjadikannya sebagai skala prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Kabupaten Luwu Ismail Ishak, mengatakan, pihaknya mempertanyakan komitmen Pemkab Luwu dalam hal pemberian pelayanan kesehatan bagi ratusan ribu jiwa penduduk kabupaten Luwu. Pada sisi lain terlihat dilapangan banyak sekali alokasi anggaran daerah digunakan untuk pembangunan fisik.
” Kami mempertanyakan mengapa warga Luwu resah, padahal APBD 2019 kita mencapai Rp 1,4 trilyun, dimana-mana terlihat pembangunan fisik skala besar, tetapi sangat kami sayangkan pelayanan dasar kesehatan justru memprihatinkan. Bayangkan saja ada 54.206 jiwa yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS-nya. Informasi yang kami terima dari jajaran Dinas kesehatan, dinonaktifkannya kepsertaan BPJS 54.206 jiwa penduduk Luwu lantaran dilakukan pemotongan anggaran BPJS daerah oleh pihak Pemkab Luwu,” kata Ismail Ishak. (Fit)
