BELOPA–Bupati Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), Basmin Mattayang mengintruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) untuk koordinasi dengan desa, agar segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Tak hanya itu, Basmin meminta agar bantuan tersebut harus diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai.
Instruksi tersebut ditegaskan Basmin saat menyerahkan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk mahasiswa Luwu yang tidak mudik pada lebaran tahun ini akibat Pandemi Covid-19.
Diketahui, sebelumnya Bupati Luwu, H Basmin Mattayang, didampingi oleh Kepala BPBD, Rahman Mandaria bersama Sekretaris Dinas Sosial, Gasmin Garim mengikuti rapat kordinasi dengan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara dan Gubernur, Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Menurut Bupati Luwu, Menteri Sosial, Juliari menyampaikan bahwa Bansos Tunai tersebut dialokasikan bagi warga yang berada diluar Jabodetabek. Besarnya dengan nilai sebesar Rp 600 ribu per keluarga per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan. Jika dikalkulasikan, Masyarakat Luwu dapat Bansos sebesar Rp 1,8 Juta.
“Berdasarkan pemaparan Menteri Sosial, Pemerintah pusat akan mengucurkan bantuan sosial tunai senilai Rp 600 ribu per keluarga perbulannya selama tiga bulan. Yaitu bulan April, Mei dan Juni tahun 2020 kepada 9 juta keluarga seluruh Indonesia. Di provinsi Sulsel, sebanyak 375 ribu keluarga yang akan mendapatkan bantuan ini ,” kata H Basmin Mattayang.
Sebelumnya, Bupati Luwu Serahkan Bantuan Sosial
Hanya saja, lanjut Basmin, Menteri Sosial belum merinci berapa jumlah keluarga di tiap kabupaten/kota yang akan mendapatkan bansos tersebut. Basmin Minta Segera Salurkan BLT
Sekedar diketahui, Pemerintah di masa Pandemi Virus Corona ini menyalurkan 4 bantuan tambahan yang akan diberikan untuk masyarakat terdampak penyebaran virus corona COVID-19 di Jabodetabek dan di luar Jabodetabek.
Bantuan tersebut berupa sembako, BLT, hingga insentif. Rinciannya, Diluar Jabodetabek, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan untuk 9 Juta Kepala Keluarga. Dibagikan per bulan selama 3 bulan.
Dana yang dikucurkan senilai Rp 16,2 triliun. Sasaranya, untuk masyarakat yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja, maupun bansos sembako.
Selanjutnya ada juga Bantuan Rp 600 ribu per bulan dari Dana Desa untuk 10 Juta Kepala Keluarga. Besaran bantuan juga Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan berturut yaitu April, Mei dan Juni. Total anggaran untuk kategori ini Rp 21 triliun.
Berikutnya bantuan Insentif Polri untuk 197 ribu sopir bus hingga kernet. Program Polri ini bernama Program Keselamatan. Bantuan mengkombinasikan bantuan sosial dan kegiatan pelatihan. Target adalah 197 ribu pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet. Akan diberikan insentif Rp. 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan Rp 360 miliar
Selanjutnya adalah bantuan yang khusus untuk wilayah Jabodetabek, Sembako senilai Rp 600 ribu per bulan bagi 2,6 juta warga DKI Jakarta dan 1,6 juta warga Bodetabek.
Untuk Jakarta, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga.
Besaran bantuan Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran pemerintah pusat untuk paket bantuan ini adalah Rp 2,2 triliun.
Sebagai tambahan, untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Dialokasikan untuk 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK. Besaran bantuan Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran untuk paket bantuan ini adalah Rp 1 triliun. (*/tari)
