PALOPO–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Utama di Indonesia yang dilaksanakan secara virtual di Rujab Walikota Palopo, Rabu 16 September 2020.
Selain Walikota HM Judas Amir, kegiatan ini dihadiri pula para pejabat Pemerintah Kota Palopo, diantaranya Sekretaris Daerah Drs. Firmanza DP, SH.,MSi, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palopo Taufik, S.Kep.,Ners, Asisten III Setda Kota Palopo Dr. dr. HM. Ishaq Iskandar, M.Kes, Kadis Kebudayaan Kota Palopo Karno serta Kabag Humas Setda Kota Palopo, Wahyudin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Presiden RI telah mengingatkan untuk Penanganan Covid-19 betul-betul harus ditangani dengan baik adapun fokus penanganan seperti penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku kemudian penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, penurunan mortality rate serta penurunan absolute mortality.
Untuk fokus penanganan Kodam seperti pembinaan teritorial sampai ke RT dengan pesan yang tegas terkait protokol kesehatan, isolasi kluster penularan covid, pembubaran kerumunan setelah jam waktu tertentu dan pesan disiplin positif secara massif.
Untuk daerah lebih fokus ke penyamaan data pusat dan daerah (data klaster, variabel jumlah kasus, kesembuhan dan kematian), peningkatan manajemen perawatan pasien, koordinator pembinaan wilayah menggunakan perangkat forkopimda serta pelibatan lintas sektoral dalam penanganan covid.
Untuk polda ops yustisi dengan tegas terhadap protokol kesehatan sampai tingkat RT, isolasi kluster penularan Covid, pembubaran kerumunan setelah jam waktu tertentu dan pesan disiplin positif secara massif.
Jika kodam, pemda dan polda bersinergi tugas akan lebih ringan jadi data harus betul-betul diverifikasi dengan baik dalam penerapan protokol kesehatan untuk perubahan perilaku,”. ujarnya
Untuk Sulsel sendiri tingkat kasus terbesar berada di Kota Makassar, Gowa dan Luwu Timur”.
Adapun arahan dari Menko yakni data-data untuk masing-masing kabupaten dan kota yang menunjukkan variabel jumlah kasus, kesembuhan dan tingkat kematian, data untuk masing-masing kluster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub kluster besar seperti perkantoran, keluarga, pasar maupun titik-titik keramaian yang lain.
Selanjutnya rencana ops lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian dan detail rencana pembangunan pusat karantina untuk isolasi pasien OTG dan gejala ringan, hal ini untuk menghindari isolasi mandiri dirumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain.
Dalam paparannya, Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr menyampaikan Pemerintah prov sulsel telah mengambil kebijakan dan melakukan langkah-langkah bersinergi dengan pemerintah kab/kota dalam penanganan pandemi covid-19.
Sejak awal pandemi gugus tugas percepatan penanganan covid-19 telah dibentuk yang terdiri dari TNI, Polri, akademisi, tim ahli, BUMN dan BUMD dari data penyebaran covid-19 di Sulsel terdapat 3 kab/kota yang masih masuk dalam zona merah yaitu kota Makassar, Gowa dan Luwu Timur.
Sejak awal pandemi seluruh kasus-kasus positif yang ada di kab/kota di rujuk ke Makassar mengapa ini dilakukan karena kota Makassar cukup lengkap fasilitasnya termasuk kesiapan rumah sakit”.
Untuk presentasi kematian terdapat 2 kabupaten yang presentasi di bawah 5% dan untuk Sulsel secara umum sebesar 2,9% dan untuk presentasi kesembuhan cukup baik dan terus meningkat Terdapat 19 daerah yang angka kesembuhan diatas 50%.
Analisis klaster baru di Provinsi Sulsel dimana untuk kota Makassar terdapat 22 klaster seperti klaster tenaga kesehatan, perkantoran, kampus dan keluarga diikuti beberapa daerah lainnya dan ini terus kita pantau terutama daerah perbatasan Makassar.
Tentu kita berharap tidak ada lagi klaster baru yang akan muncul pada proses pilkada kedepan untuk itu kami terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, penyelenggara Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya. (hms)
