JAKARTA–Pada 22 Juni 2020 lalu, Febry Calvin Tetelepta adalah salah seorang dari lima staf deputi Kantor Presiden. Ia dilantik oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Deputi I Kepala Staf Kepresidenan.
Tugasnya adalah membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden, kata Moeldoko saat pelantikan. Apalagi dalam masa pandemi seperti saat ini, tentu dibutuhkan kerja keras, cepat, dan tepat untuk menanggulangi persoalan yang ada.
Nah, pada Rabu 10 Februari 2021 kemarin, Febry mengaku diutus Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan.
Melansir Suara.com, Febry menghadiri rapat koordinasi pembangunan proyek kereta api di Kantor Gubernur Sulsel.
Saat melakukan kunjungan kerja, Rabu kemarin, ia diterima Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani.
Febry yang lahir di Ambon, 14 Februari 1969 itu membuat heboh saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu 10 Februari 2021.
Rapat tersebut membahas perkembangan proyek kereta api di Sulsel. Rapat itupun berlangsung tegang lantaran Febry menggebrak meja di kantor Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman itu.
Dalam sambutannya, Febry menyoroti proyek strategis nasional di Sulsel yang bermasalah.
Salah satunya Proyek Kereta Api Sulsel (KA) Makassar-Parepare.
Yang menjadi Febry kesal, karena pembebasan lahan kereta api di Sulsel tak kunjung beres.
Hampir setiap tahun, hanya soal lahan terus yang dibahas dan tak ada selesai-selesainya.
Wajar, jika Febry yang membawa mandat Jokowi itu murka. Ironi, karena perkembangan proyek kereta api di Sulsel ternyata tidak menunjukkan hasil yang memuaskan.
“Tiap tahun ini masalah, apalagi masalah tanah. Padahal, ini masalah gampang bisa diselesaikan dengan baik. Kacau semua ini. Sorry saya marah karena ini kacau sekali,” ujar Febry.
Febry juga menyebut proyek nasional di Sulsel kacau. Karena pembebasan lahannya masih tidak bisa dituntaskan sampai sekarang.
“Terlalu lama ini masalah. Kita tidak tahu akhirnya akan seperti apa ini (kereta api),” kata Febry sambil tangannya mengayu dan menggebrak meja. Brakkk !!!!
Ia mengaku ditugaskan Presiden Jokowi untuk memastikan proyek kereta api di Sulsel berjalan mulus dan tak ada lagi masalah pembebasan lahan. Apalagi, Gubernur Sulawesi Selatan, kata dia, sudah mendesak adanya percepatan.
“Presiden perintahkan ini jalan, bagaimana kita mau kerja baik kalau masalah ini terus. Saya gak ada urusan dengan teknis proyek, gak ada. Saya hanya mau pastikan ini jalan.
Tapi kita semua kayak main-main,” keluhnya.
“Bagaimana tidak kesal, masalahnya yang melilit itu-itu saja, kasus tanah, padahal masih banyak kerjaan lain yang mustinya kita urus, kita dituntut rakyat musti kerja cepat, kami minta masalah ini dipercepat penyelesaiannya,” pungkas dia.
Masalah Klasik Soal Tanah
Sementara Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi menambahkan persoalan tanah memang memang masih menjadi perkara. Kemenhub mengeluhkan sulitnya membebaskan lahan di Sulsel.
Karenanya, Balai Perkeretaapian masih terus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk diharapkannya dukungan dan kerja sama dari masyarakat.
“Karena persoalan pembebasan lahan soal kereta api ini beda dengan pembebasan lahan untuk jalan. Sulit sekali,” keluhnya.
Proyek Kereta Api Sulsel belum juga rampung hingga Februari 2021.
Padahal, pemerintah sudah mewanti-wanti jalur kereta api Maros-Parepare rampung akhir tahun 2021. Masalah utama saat ini adalah pembebasan lahan di Pangkep dan Maros.
Sebelumnya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur, Jumardi menjelaskan progres pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi sudah berada di Kabupaten Pangkep dan Maros.
Jalur yang akan dibebaskan dan dikerjakan dari Pangkep dan Maros sepanjang 59,6 kilometer. Saat ini, sudah tahap pembebasan lahan. “Doakan saja tahun depan (2021) sudah terbangun semua,” katanya waktu itu.
Jalur KA Makassar-Parepare sediri rencananya punya panjang track 142 km dengan 16 stasiun.
Pembangunannya dimulai sejak 2014 pada tahap I sepanjang 16,1 km di Barru.
Tahap II mulai 2015 sepanjang 51,1 km. Tahap III Pangkep 40,5 km, tahap III Maros 22,5 km.
Dan tahap IV 2017-2019 sepanjang 4,9 km.
(*/iys)
