KORANSERUYA — Jelang digelarnya Musyawarah Daerah atau Musda DPD I Golkar, sejumlah Pelaksana tugas (Plt) ketua partai Gorlkar di sejumlah daerah tiba-tiba dicopot.
Pencopotan pelaksana tugas ketua tidak hanya terjadi di Kabupaten Takalar. Juga di daerah lainnya. Seperti di antaranya, Sinjai (Iskandar Zulkarnain Latif), Gowa (Hoist Bachtiar).
Bahkan, beredar kabar, Plt ketua DPD II Golkar Palopo Armin Mustamin Toputiri dan Plt Ketua DPD II Golkar Luwu, Madjid Tahir masuk dalam daftar yang bakal dicoret.
Intinya, dari enam Plt ketua DPD II Golkar di Sulsel l, hanya Plt Ketua DPD II Golkar Bantaeng, Arfandy Idris yang tampaknya posisinya tetap aman.
Pergantian ini pun disebut melanggar surat DPP Golkar yang mengintruksikan agar masa tugas Plt diperpanjang. Di mana, surat itu diteken langsung Airlangga Hartarto, Kamis (30/4/2020) lalu.
Dikonfirmasi soal pencopotannya, Plt ketua DPD II Golkar Gowa, Hoist Bachtiar membenarkan. Namun secara fisik belum ia menerima surat tersebut.
Terpisah, Iskandar Zulkarnain Latif selamai juga dipercayakan sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sinjai juga telah menerima surat pencopotannya lewat surel (online).
“Maaf saja, kami menamai ini Nurdin Halid (NH) melakukan politik bumi hangus kepada beberapa ketua Golkar Kabupaten disinyalir karena mereka menolak memberi dukungan tertulis kepada adiknya sebagai pelanjut ketua Golkar Sulsel,” tegasnya melansir Fajar.co.id, Jumat 29 Mei 2020.
Icul, sapaan akrab Iskandar Zulkarnain Latif akhirnya membeberkan upaya Nurdin Halid agar estafet kepemimpinan Golkar Sulsel tetap dalam dinastinya.
Pada 12 Maret lalu bertempat di Coto Sunggu 2 Sungguminasa, Gowa, Nurdin Halid mengajaknya bertemu. Tujuannya agar mendukung Kadir Halid di pencalonan Ketua Golkar Sulsel jika Musda digelar.
“Yang saya alami seperti itu. Di tempat makan coto itu saya secara tegas dan terbuka menolak langsung di depan Nurdin Halid untuk memberi dukungan tertulis kepada Kadir Halid (adiknya) sebagai calon Ketua Golkar Sulsel dan mengemukakan alasan penolakan saya secara gamblang, tidak sembunyi-sembunyi,” cerita Icul.
Sesungguhnya, lanjut Icul, ia bersama ketua DPD II yang dicopot ini butuh pemimpin Golkar di Sulsel bukan sekedar Ketua Golkar saja, akan tetapi kejayaannya bisa dikembalikan lagi.
“Itulah sebabnya kami menolak jika suksesi Partai Golkar di Provinsi kali ini, dilakukan hanya sekedar untuk “melempangkan” jalan NH saja sebagai Calon Gubernur lagi dengan menafikan beberapa figur yang potensial untuk memimpin Golkar Sulsel kali ini,” tambahnya lagi.
Terkait pergantiannya, Icul mengaku mewakili ketua yang dicopot masih mempertanyakan legalnya. Sebab, proses pergantian ini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan menggunakan parameter yang jelas termasuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengklarifikasi berbagai hal yang terkait pencopotannya di dalam satu forum yang diatur oleh organisasi.
“Jika tidak dan ternyata dasar pengambilan keputusannya sangat tendensius, maka ini sama dengan pembunuhan karakter bagi para Plt Ketua Golkar Kabupaten dan mempertontonkan gaya kepemimpinan yang buruk,” sambungnya lagi.
“Karena Partai Golkar bukan milik pribadi dan bukan perusahaan pribadi maka yakin saja kami akan lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan pengelolaan Partai Golkar di jalur yang sebenarnya,” Icul menambahkan.
Setidaknya jika merujuk perintah DPP Golkar yang telah menerbitkan surat tentang instruksi perpanjangan masa kepengurusan untuk DPD Kabupaten/Kota. Di mana, tak boleh ada pemecatan, melainkan perpanjangan masa kepengurusan.
Dihubungi terpisah, Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel Nurdin Halid enggan berkomentar banyak soal itu. “Tanyakan kepada Risman Pasigai selaku wakil ketua Bidang Organisasi tentang hal tersebut,” singkat NH melalui pesan Whatsapp, dikutip dari Fajar.co.id. (*/iys)
