Belopa — Sejumlah anggota DPRD Luwu dengan tegas menolak usulan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten Luwu, untuk item pengadaan mobil operasional Bupati Luwu dan wakil bupati Luwu.
Untuk diketahui, dalam dokumen rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 (RAPBD) terdapat usulan mobil operasional rumah jabatan Bupati Luwu sebesar Rp1,150 miliar, sementara untuk wakil Bupati Luwu sebesar Rp 460 juta yang dananya bersumber dari Dana Anggaran Umum (DAU).
“Terkait dengan randis agar dipending, ini tidak bisa dibiarkan. Sebab masih banyak program yang jauh lebih mendesak. Saya selaku utusan fraksi gabungan, sampaikan agar ini dipending,” ujar Summang saat pembahasan anggaran, Rabu (27/11/2019) malam.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Luwu dari fraksi Nasdem, Basaruddin juga dengan tegas mengatakan agar alokasi anggaran mobil operasional tersebut ditunda. Demikian juga dengan anggaran untuk rehab kantor, Basaruddin juga meminta agar dipending.
“Padahal banyak yang lebih butuh, misalnya di bukit Sutra sudah 4 tahun mereka teriak butuh jembatan. Kalau mobil ini tidak dipending, maka saya akan sampaikan kemasyarakat bahwa jembatan tidak terbangun karena anggaranya untuk pejabat Luwu,” tegasnya.
Demikian pula dengan legislator Luwu, Wahyu Napeng yang juga dengan tegas menolak alokasi anggaran untuk mobil operasional.
“Saat di Komisi II, hal ini pernah kami bahas. Saya minta randis-randis yang ada sekarang dijelaskan peruntukannya, tapi kabid Aset tidak mampu jawab. Sekarang ada lagi anggaran randis, saya dengan tegas tolak ini,” ujar politisi PAN itu.
Terkait itu, Pj sekretaris daerah Luwu Ridwan Tumbalolo mengatakan jika memang dilakukan rehab dan belanja modal maka pihaknya siap merasionalkan anggaran itu
“Belanja modal yang ada di sekretariat itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semua sudah dihitung secara tekhnis,” jelasnya.
Lanjut Ridwan Tumba Lolo, mengatakan, ” Untuk randis senilai Rp 1,150 miliar, itu hal yang sangat dibutuhkan, dan diperuntukkan melayani tamu-tamu pemda yang tiba di bandara bua.
Menanggapi RKA setda kab. Luwu, anggota legislatif dari fraksi PDIP, Ridwan Bakokang mengatakan, bukan hanya pengadaan dua unit randis untuk Bupati dan wabup, sejumlah rancangan kerja anggaran dari setda kab.Luwu sangat tidak rasional dimana hampir semua perabotan rumah tangga dianggarkan.
“Ini sangat tidak rasional, dua rujab itu seperti kosong saat ditempati, dimana hampir semua perabotan rumah tangga untuk rujab dianggarkan dengan nilai yang tidak rasional,” katanya setelah rapat penjabaran RKA pada koran seruYa.
Meski demikian, Ridwan Tumba Lolo selaku ketua tim Anggaran Eksekutif mengaku siap merasionalkan RKA yang telah dijabarkam sebelum penetapan anggaran yang rencananya akan dilaksanakan pada 4 desember 2019 mendatang. (fit)
