PALOPO–Walikota Palopo, HM Judas Amir meminta masukan dan saran dari berbagai stakeholder di Kota Palopo, termasuk dari akademisi di kota ‘Idaman’ ini terkait berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintahannya. Tak hanya itu, Judas Amir juga menyatakan siap dikontrol dan dikritik jika ada kebijakannya yang dinilai menyimpang dan jauh dari kepentingan masyarakat.
Judas Amir menyampaikan hal tersebut saat menerima Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo, DR Abdul Rahman Nur, di ruangan kerjanya, Kamis (13/2/2020).
“Saya siap dikontrol ayas pelaksanaan berbagai program pembangunan di Palopo, termasuk jika ada kebijakan saya selaku walikota yang dinilai menyimpang. Sebagai manusia biasa, saya tentu saja tidak luput dari kesalahan. Untuk itu, saya siap menerima masukan dan kritikan masyarakat, terutama dari para akademisi di Kota Palopo,” ujar Judas Amir.
Abdul Rahman Nur menemui Judas Amir di kantornya untuk berdiskusi terkait rencana Pemkot Palopo meminjam dana dari PT SMI sebesar Rp103 miliar untuk membangun menara payung dan kawasan kuliner di eks Luwu Plaza, kawasan Lalebbata Palopo.
Saat bertemu Judas Amir, Abdul Rahman yang belum lama ini menyelesaikan pendidikan doktornya, mempertanyakan mekanisme peminjaman dana Rp103 miliar dari PT SMI yang akan ditempuh Pemkot Palopo untuk mendanai proyek menara payung dan kawasan kuliner tersebut.
Didampingi Kepala BPKD Palopo, Samil Ilyas, Judas Amir sangat merespon kunjungan Maman, begitu Abdul Rahman Nur akrab disapa. “Saya lebih suka diskusi begini, daripada berdebat tidak jelas di media sosial atau di warung kopi,” kata Judas Amir.
Judas Amir menjelaskan, sampai saat ini, ajuan peminjaman dana dari Pemkot Palopo ke PT SMI masih menunggu analisis dari lembaga pemberi pinjaman, sesuai rencana teknis yang mereka buat. Nantinya, analisis lembaga pemberi pinjaman akan menentukan, apakah Pemkot Palopo layak atau tidak diberi pinjaman.
“Sampai saat ini, nilai pinjaman juga belum pasti angkanya, karena tergantung hasil analisis lembaga pemberi pinjaman disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” kata Judas Amir.
Ditegaskan Judas Amir, dalam proses peminjaman ini, selain adanya surat rekomendasi persetujuan dari DPRD yang dihasilkan melalui rapat paripurna, proses peminjaman ini juga melibatkan BPK, termasuk didalamnya aparat penegak hukum. “Hal ini tentu saja supaya proses peminjaman dana tidak bermasalah dan disalahgunakan,” tegas Judas Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Judas Amir meminta dukungan dari masyarakat terkait rencana peminjaman dana dari PT SMI tersebut, untuk merealisasikan pembangunan menara payung dan kawasan kuliner, yang bermuara untuk memajukan Kota Palopo dan mensejahterakan masyarakat Palopo. “Niat saya, bagaimana masyarakat Palopo sejahtera dan Kota Palopo maju berkembang sebagai kota jasa di wilayah utara Sulsel,” kata Judas Amir.
Abdul Rahman Nur kepada KORAN SERUYA, menilai, Walikota Palopo Judas Amir sangat terbuka dan siap menerima masukan, saran, bahkan kritikan. Beliau bahkan meminta supaya dikawal dan diingatkan jika ada kebijakannya keliru atau menyimpang, agar bisa diperbaiki,” katanya.
Terkait dengan rencana peminjaman dana Rp103 miliar ke PT SMI yang diajukan Pemkot Palopo, Abdul Rahman Nur mengaku mempertanyakan langsung kepada walikota karena banyaknya informasi sumir diluar, termasuk rencana peminjaman dana tersebut masih berpolemik di tengah masyarakat.
“Beliau (walikota) menjelaskan mekanisme dan syarat peminjaman. Beliau juga tidak menginginkan ada masalah muncul dalam rencana peminjaman tersebut, sehingga minta saran dan masukan,” ujar Abdul Rahman Nur.
Dalam pertemuan yang sarat nuansa kekeluargaan itu, Abdul Rahman Nur meminta kepada Judas Amir agar tetap konsisten menjalankan pemerintahan di Kota Palopo. Tak hanya itu, dia juga meminta agar dalam melaksanakan roda pemerintahan senantiasa berada di koridor aturan, tidak ada tendensi kepentingan, namun muaranya untuk mensejahterakan masyarakat. (tari)
