Hadiri Gelar Pengawasan Pemprov Sulsel, Bupati Luwu Utara : Minimalkan Resiko Penyimpangan

29
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dirangkaikan dengan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Provinsi Sulsel Tahun 2022. (Dok. Pemkab Luwu Utara)
ADVERTISEMENT

LUWU UTARA — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri Gelar Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dirangkaikan dengan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Provinsi Sulsel Tahun 2022. Kegiatan itu diselenggarakan Inspektorat Provinsi Sulsel dan dibuka Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Hotel Four Point, Makassar, Rabu (10/8/2022).

Di temui usai menghadiri kegiatan tersebut, Bupati Luwu Utara menuturkan bahwa kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemda Luwu Utara dalam menciptakan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

ADVERTISEMENT

“Hal ini sebagai bagian dari kesungguhan Pemkab Luwu Utara dalam mencegah terjadinya KKN disertai upaya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel,” kata IDP sapaan akrab Bupati Luwu Utara.

IDP yang hadiri didampingi Kepala Inspektorat Luwu Utara, Muhtar Jaya menambahkan bahwa tahun ini Pemkab Luwu Utara kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Olehnya itu, dirinya berharap capaian ini bisa terus dipertahankan. “Sehingga kita mampu menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang berintegritas dan jauh dari KKN,” cetusnya.

Indah berpesan, guna mendorong integritas untuk meningkatkan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, dan meminimalkan resiko terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan memang perlu kesadaran diri.

“Kesadaran diri dapat menjadi pengingat bagi kita, bahwa tindakan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dapat tereasisali dengan baik di lingkup kerja kita masing-masaing,” terangnya.

“Zona Integritas Menuju WBK/WBBM adalah sebuah keharusan yang harus kita optimalkan, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan melayani,” tutupnya. (rls)

ADVERTISEMENT