HEADLINE KORAN SERUYA: Pak Plt Gubernur, Jangan Lagi Palopo Dianaktirikan Kayak Janji Manis Manis Nurdin Abdullah Dua Tahun…

274
Cover Utama KORAN SERUYA edisi cetak Jumat, 11 Juni 2021
ADVERTISEMENT

PALOPO–Dua tahun pemerintahan Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, di Sulawesi Selatan, kucuran bantuan keuangan Pemprov Sulsel ke empat daerah di Luwu Raya cenderung tidak adil. Terutama kucuran bantuan keuangan provinsi ke Kota Palopo. Bayangkan, dua tahun NA memimpin Sulsel, selama itu Kota Palopo tidak pernah keciprat anggaran keuangan provinsi untuk bidang infrastruktur.

Padahal, NA sendiri setiap berkunjung ke Kota Palopo, selalu menjanjikan kucuran anggaran provinsi untuk beberapa proyek infrastruktur yang akan dibangun di Kota Palopo. Sebut saja, rencana pembangunan rest area di Sampoddo, pembenahan kolam renang swimbath Latuppa, termasuk pengembangan TPI Pontap Palopo. Dari tahun 2020 hingga 2021, janji NA tersebut tak terwujud hingga dia berurusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

ADVERTISEMENT

Tidak adanya kucuran dana keuangan provinsi ke kota bermotto ‘Idaman’ ini, khusus bidang infrastruktur, dibenarkan Sekda Kota Palopo, Firmanza DP, dan Sekretaris Bappeda Palopo, Hendrik.

“Kita (Palopo) tiap tahun mengusulkan proposal ke Pemprov Sulsel untuk bantuan keuangan bidang infrastruktur, namun dua tahun terakhir ini Palopo tidak dapat bantuan Provinsi,” kata Hendrik, juga dibenarkan Sekda Kota Palopo, Firmanza, baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

Tahun 2020, misalnya, Pemkot Palopo meminta dana untuk pembangunan rest area di Sampoddo, dan pembangunan swimbath di Latuppa. Dua rencana proyek infrastruktur ini, usulan anggarannya sebesar Rp12 miliar.

Memasuki tahun 2021, Pemkot Palopo kembali mengajukan proposal bantuan keuangan provinsi melalui RSUD Sawerigading. Hasilnya tetap nihil.

ADVERTISEMENT

Sekda Kota Palopo, Firmanzah DP menyebutkan, perhatian Pemprov Sulsel dimasa kepemimpinan NA, sangat minim untuk bidang infrastruktur di Kota Palopo. “Hampir semua usulan Palopo tidak membuahkan hasil,” katanya.

Namun, kata mantan Kepala Bappeda Palopo ini, bantuan keuangan daerah dari Pemprov Sulsel untuk Kota Palopo dalam dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, didominasi di sektor kesehatan.

Data Pemkot Palopo, tahun 2020 Pemprov Sulsel menggelontorkan anggaran sebesar Rp6,7 miliar lebih di bidang kesehatan. Dana ini untuk penanganan stunting sebesar Rp100 juta, dan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar Rp6,6 miliar lebih. Disusul tahun 2021, gelontoran dana bidang kesehatan dari Pemprov Sulsel untuk pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar Rp7,2 miliar lebih.

Selain bantuan keuangan, Pemprov Sulsel juga menurunkan bantuan dalam bentuk program kerja di berbagai bidang, diantaranya belanja hibah untuk rumah ibadah hingga Rp2,8 miliar, termasuk bantuan ke Universitas Muhammadiyah sebesar Rp1,3 Miliar.

Dibandingkan Kota Palopo, tiga daerah lainnya di Luwu Raya mulai Kabupaten Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara, kucuran dana bidang infrastruktur dari Pemprov Sulsel dalam dua tahun terakhir sangat melimpah. Tiga daerah mendapat kucuran dana untuk pembangunan berbagai proyek jalan dan jembatan.

Sebut saja, Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran Rp100 miliar di tahun 2020 untuk menyelesaikan pembangunan jalur aspal di Kacamatan Seko, Luwu Utara. Proyek infrastruktur jalan ini untuk membebaskan Seko dari lokasi terisolir.

Nah, wajar saja, muncul penilaian jika dua tahun di era pemerintahan NA, Kota Palopo sebatas menerima janji manis untuk bidang infrastruktur. Tak mengherankan jika berbagai kalangan berharap, di masa mendatang, Kota Palopo tidak lagi dianaktirikan.

“Harapan kita, Kota Palopo juga mendapat kucuran dana bidang infrastruktur dari Pemprov Sulsel, supaya akselerasi pembangunan bisa berjalan baik di Kota Palopo,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Palopo dari Nasdem, Abdul Salam.

Dalam dua tahun, kata legislator Nasdem ini, Kota Palopo sesuai data Bappeda Kota Palopo, tidak menerima kucuran dana bidang infrastruktur dari Pemprov Sulsel. Disisi lain, daerah lainnya menerima dana dalam jumlah puluhan miliar. “Kita berharap, di tahun-tahun mendatang, Palopo tidak lagi dianaktirikan,” imbuh Abdul Salam.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, saat mengikuti Halal Bihalal Pengurus Besar Kerukunan Keluarga Luwu Raya (PB-KKL Raya) secara virtual, Rabu (9/6/2021) malam lalu, mengungkapkan bahwa wilayah Luwu Raya menjadi proyeksi pembangunan di Sulsel. “Proyeksi kita ke depan adalah pembangunan di Luwu Raya,” katanya.

Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman membeberkan beberapa contoh pembangunan bidang infrastruktur di wilayah Luwu Raya. Salah satunya, pengembangan bandara Sorowako yang disebutkannya akan menjadi fasilitas transportasi yang akan dinikmati masyarakat Luwu Raya, terutama warga Luwu Timur.

Selain itu, kata Andi Sudirman Sulaiman, akan dilakukan pengerjaan dan pembukaan ruas jalan khususnya di wilayah terisolir. Pihaknya juga mendorong Bendung Baliase, di Kabupaten Luwu Utara. “”Ini menjadi bendung terbesar, karena daerah irigasinya melayani area persawahan seluas sekitar 21.000 hektar. Ini merupakan investasi pemerintah pusat untuk masyarakat Luwu Raya, jadi asetnya langsung dinikmati oleh oleh para petani. Jadi lumbung kedaulatan pangan tidak berhenti di Luwu. Terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan menjadi perhatian kami,” bebernya.

Karena itu, dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman mengajak Kerukunan Keluarga Luwu Raya untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Sulsel. “Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi Kerukunan Keluarga Luwu Raya untuk bersinergi dengan pemerintah. Insya Allah kedepan kita saling bahu membahu memberikan ide, masukan kepada kami untuk kesejahteraan masyarakat banyak,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Ia juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berterima kasih kepada Kerukunan Keluarga Luwu Raya yang melaksanakan ajang silaturahmi ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Masukan maupun saran dari Luwu Raya menjadi cacatan dalam proyeksi pembangunan Sulsel ke depan.

Diketahui, Halal Bihalal yang diadakan Kerukunan Keluarga Luwu Raya se Indonesia diikuti para Bupati/Walikota se Luwu Raya, termasuk sejumlah tokoh diantaranya Ketua Umum PB KKL-Raya, Buhari Kahar Muzakkar; Ketua Umum Kerukunan Keluarga Tana Luwu, Andi Arus Victor, Yang Mulia Datu Luwu, Andi Maradang Machkulau Opu To Bau. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tema “Silaturahim Memperkuat Imunitas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19”. (***)

ADVERTISEMENT