PALOPO–Ketua RT/RW dan LPMK se Kota Palopo tak mempersoalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menggelar pemilihan ulang Ketua RT/RW dan LPMK di 48 kelurahan. Hanya saja, mereka menuntut Pemkot Palopo membayarkan insentif mereka yang sudah 10 bulan menunggak.
Penegasan itu disampaikan perwakilan Ketua RT/RW dan LPMK saat audiens dengan Penjabat (Pj) Walikota Palopo, Firmanza DP dan pimpinan serta Anggota DPRD Palopo, di Kantor DPRD Palopo, Senin (28/10/2024).
“Kami tidak mempersoalkan pemilihan ulang Ketua RT/RW dan LPMK, silakan lakukan. Hanya saja, bayarkan insentif kami yang sudah 10 bulan menunggak,” kata Feriyanto didepan Pj Walikota dan para anggota Dewan.
“Kalau hari ini sudah dibayarkan hak-hak Ketua RT/RW dan LPMK, hari ini juga silakan adakan pemilihan. Kami hanya menuntut hak,” lanjut dia.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Telluwanua ini, mengaku ikut berunjukrasa bersama ratusan para perangkat pemerintah tingkat kelurahan, sebagai upaya memperjuangkan hak-hak para Ketua RT/RW dan LPMK. “Aksi ini murni gerakan menuntut pembayaran insentif Ketua RT/RW dan LPMK,” tandas dia.
Senada itu, Sappaile, salah seorang Ketua RT dari Kecamatan Wara Selatan, menegaskan, Pemkot Palopo jangan mengadakan pemilihan ulang Ketua RT/RW dan LPMK, jika belum membayar insentif 10 bulan. Sebab, selama 10 bulan, mereka bekerja melayani masyarakat dan membantu pemerintah kelurahan. “Kami turun berunjukrasa di tengah panas matahari demi memperjuangkan hak-hak kami,” tegas Sappaile.
Diketahui, ratusan Ketua RT/TW dan LPMK berunjukrasa menuntut insentif 10 bulan dibayarkan di tengah rencana Pemkot Palopo mengadakan pemilihan ulang Ketua RT/RW dan LPMK di seluruh kelurahan se Kota Palopo. Aksi unjukrasa digelar di dua tempat, pertama di depan Kantor Walikota Palopo dan dilanjutkan di Kantor DPRD Palopo.
Aksi unjukrasa di kantor DPRD Palopo sempat memacetkan jalan Trans Sulawesi poros Telluwanua karena pengunjukrasa memblokade jalan sekitar satu jam. Blokade jalan baru dibuka setelah pimpinan DPRD Palopo bersama Pj Walikota bersedia menerima perwakilan pengunjukrasa. (***)
