LUTIM – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Kegiatan forum konsultasi publik ini dibuka Sekretaris Daerah, Bahri Suli di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Senin (11/02/2019).
Kegiatan yang bertemakan ‘Pemantapan Kemajuan dan Kemandirian Daerah Melalui Akselerasi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum’ ini, diikuti Ketua DPRD Kab. Luwu Timur, Amran Syam, seluruh Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Camat, Pimpinan Ormas, Pimpinan Parpol, Perusahaan, Perbankan, Pers hingga Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda dan Tokoh agama.
Sekda Luwu Timur, Bahri Suli mengatakan, konsultasi publik RKPD 2020 ini merupakan momen strategis untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis.
Menurutnya, output dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD dalam hal penyusunan KUA dan PPAS.
Lanjut Bahri, Tahun 2020 Pemkab Luwu Timur akan mengangkat 5 prioritas pembangunan dengan 17 sasaran daerah dan 40 indikator sasaran. Kelima prioritas tersebut yakni pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas layanan dasar dan penanggulangan kemiskinan, kedua pemantapan pertumbuhan ekonomi daerah melalui akselerasi pembangunan pertanian dalam arti luas, pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata.
Selanjutnya, pemantapan daya saing daerah melalui peningkatan pemenuhan layanan infrastruktur dasar berkualitas yang mendukung konektifitas, kemudian pemantapan tata kelola Pemerintahan yang berkualitas dan terakhir pengembangan kawasan stategis daerah dan pelestarian SDA dan lingkungan hidup.
“Capaian IPM Luwu Timur tahun 2017 berada dikategori tinggi dengan nilai 71,46 dan menempati urutan keempat setelah Kota Makassar, Kota Pare-pare, dan Kota Palopo,” kata Bahri.
Pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2013-2017 trennya fluktuaktif. Hal ini disebabkan berkurangnya produksi nikkel dan menurunnya harga realisasi rata-rata nikkel di pasar dunia. Disektor pertambangan kontribusi pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur tahun 2017 mencapai 53,65 persen sedang pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi 21,29 persen.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Luwu Timur tahun 2018 sebesar 7,23 persen. Namun demikian, diperlukan upaya serius dan komprehensif untuk menurunkan angka tersebut pada level 7 persen diakhir masa Pemerintahan seiring dengan membaiknya tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebesar 70,03 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,58 persen.
Untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, kata Bahri, masih perlu ditingkatkan mengingat infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur perkotaan masih harus terus dipacu dan pengembangan kawasan industri daerah. Terkait pelayanan publik indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 meningkat 2,86 dari 76,48 tahun 2017 menjadi 79,34 pada tahun 2018.
“Melalui forum konsultasi publik ini, kita berharap RKPD mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor secara terukur. Itu artinya, penyelenggaraan pembangunan tahun 2020 diyakini akan lebih terarah, terukur dan akuntabel serta mampu menjawab isu-isu strategis,” kuncinya. (ikp/kominfo)
