MASAMBA — Tim Koordinasi dan Supevisi Pencegahan (Korsupgah) KPK baru-baru ini menggelar Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di 8 Kabupaten/Kota di Sulsel.
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Wali Kota Palopo ini, Tim Korsupgah KPK melihat sejauhmana progress Pencapaian Monitoring Center of Preventation (MCP) terhadap 8 area intervensi KPK, yakni Manajemen ASN, Manajemen Aset Daerah, Pengadaan Barang/Jasa, Perencanaan/Penganggaran APBD, Tata Kelola Dana Desa, Kapabilitas APIP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Dari delapan area intervensi tersebut, tindak lanjut pencegahan korupsi Pemda Lutra di area intervensi Manajemen ASN memiliki progress yang cukup signifikan. Progress pencegahan korupsi Manajemen ASN Pemda Lutra ada di angka 80%. Dari 25 Pemda Kabupaten/Kota di Sulsel, Pemda Lutra ada di posisi kedua, di bawah Pemkot Makassar.
Meski sebenarnya progressnya sama, yaitu 80%. Di bawah Makassar dan Lutra, ada Maros, Palopo, Luwu dan Luwu Timur. Melihat progress yang sangat baik di area Manajemen ASN, Kepala BKPSDM Lutra, Nursalim, memberikan apresiasi atas capaian tersebut.
“Semua ini tidak terlepas dari kerjasama dengan Bagian Hukum karena di situ ada indikator LHKPN. Juga kepada Inspektorat yang terus melakukan review terhadap dokumen manajemen ASN, serta terkait dokumen evaluasi jabatan, Bagian Organisasi juga berperan sangat penting,” kata Nursalim, Senin (19/8/2019).
Meski demikian, kata dia, capaian ini tidak bisa terwujud tanpa dorongan dari Bupati Lutra yang terus mendorong BKPSDM agar selalu melakukan penataan dan perbaikan manajemen ASN. “Signifikansi capaian ini tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi yang Bupati sering tegaskan dalam berbagai kesempatan,” terangnya.
Nursalim menambahkan, meski capaian progress area intervensi manajemen ASN terbilang sangat baik dibanding daerah lain, tetapi masih ada sisi kelemahan yang mesti BKPSDM dibenahi di masa-masa mendatang. “Kita berharap ke depan progressnya bisa mencapai 100% karena masih ada yang perlu kami benahi di sini, salah satunya adalah meningkatkan penerapan e-Kinerja yang terintegrasi,” tutur mantan Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur ini. Ia mengaku optimistis bisa mencapai progress 100%. Asalkan, kata dia, indikator e-Kinerja yang terintegrasi bisa segera diwujudkan. “Kan tinggal integrasinya saja,” imbuhnya.
Masih kata Nursalim, indikator tersebut sangat menghendaki agar penerapan e-Kinerja yang sementara diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara bisa terintegrasi dengan absensi finger print kehadiran pegawai.
“Tinggal satu indikator. Kalau indikator ini bisa kita tingkatkan, insya Allah harapan untuk mencapai 100% tidak lagi sebatas bermain di tataran ilusi, melainkan bisa kita wujudkan,” tandasnya. Selain Manajemen ASN, Pemda Lutra memiliki progress yang cukup tinggi di area intervensi Perencenaan dan Penganggaran APBD (71%), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (66%), serta Manajemen Aset Daerah (65%). (LH)
