Penulis: Mudzakkar NB
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma Palopo
PERUBAHAN Politik Indonesia 1966 yang ditandai dengan gerakan politik kekuatan komunis (G-30 S/PKI) dapat dipandang sebagai tahapan penting dalam kehidupan politik masyarakat, Selain pertentangan ideologi, antara komunisme, agama, nasionalisme,dan sosialis selama periode 1945-1966, juga hadir kekuatan militer yang secara langsung terlibat dalam kegiatan politik praktis. Respon sering kali berkaitan dengan ideologi yang menjadi pendorong lahirnya suatu sikap terhadap perubahan. Kelompok yang mendukung adanya perubahan menuju demokrasi akan berbeda sikapnya dengan kelompok yang menyokong status quo. Selain faktor ideologi, faktor kepentingan dan ruang mengambil peran dalam konstalasi politik sering kali menjadi domain yang ikut menentukan corak pemikiran sosial masyarakat.
Para teoretisi ilmu sosial telah memberikan analisis mengenai perubahan sosial tersebut, khususnya dalam disiplin ilmu politik, sosiologi, dan sejarah. Setelahprahara 30 September 1965, para ilmuan sosial meneorisasi berbagai peristiwa sosial yang menyertai perubahan tersebut di beberapa daerah, beberapa bulan setelahnya terjadi perbenturan kekuatan seperti di Jawa tengah dan Jawa Timur yang menjadi basis PKI, yaitu benturan antara kalangan Islam di satu pihak dengan komunis serta orang-orang Islam abangan atau awam pada pihak lain yang dituduh bersimpati kepada ideologi kiri. Gerakan melawan PKI sebagai basis awal bangunan Orde Baru dan keruntuhan Orde Lama adalah hasil kerja sama antara pihak tentara dengan gerakan orang muda (anak muda), yang disebut dengan “Angkatan 66”, mereka tergabung dalam KAMI( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), setidaknya dapat disederhakan bahwa kerja sama kekuatan sosial terutama Islam dengan tentara.
Konflik serta pertentangan ideologi tidak saja penting dalam memahami realitas sosial warga, tetapi juga sangat menentukan arah krisis politik. Orde Lama, diganti Orde Baru sejak Juli 1966, mewariskan sejumlah krisis, seperti krisis ekonomi dengan inflasi yang tinggi, cadangan devisa yang terkuras dan defisit anggaran belanja pemerintah, konflik ideologi yang terkelompok ke dalam tiga kecenderungan yakni nasionalis, Islam dan komunis-ketiga aliran ideologi hanya mewakili kepentingan yang berbeda dan sering kali sangat sempit. Warisan rezim sebelumnya adalah krisis yang berwajah ganda, yaitu krisis di bidang ekonomi dan bidang politik. Dalam soal ekonomi, terjadi kemorosotan dan stagnasi. Krisis di bidang ekonomi diperparah dengan krisis di bidang politik, terjadi ketidakstabilan karena pertentangan antarkelompok politik dalam masyarakat.Untuk mengatasi kedua jenis krsis, pemerintah mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi berupa pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar dan menciptakan sistem politik baru yang dapat mendukung pembangunan ekonomi.
Pusat perhatian ilmuan sosial ketika menganalisis perubahan politik dan pertentangan ideologis terletak pada meluasnya konflik sosial yang ditandai dengan memuncaknya pertarungan Komunisme dengan musuh-mmusuhnya, kolapnya ekonomi dan disintegrasi sosial, teoretisasi penting yang dikonstruksi oleh ilmuan sosial untuk rezim baru yakni perbaikan tatanan politik, memperioritaskan pembangunan ekonomi, untuk sebagian ilmuwan, karena karena berbagai alasan politik tertentu juga atas dasar desakan elit militer melarang partisipasi massa dalam politik.
Pada perubahan politik 1998, juga diwarnai oleh meluasnya krisis ekonomi, krisis sosial dan mulainya pertentangan konflik antar warga yang dilandasi oleh sentimen ekonomi mewarnai upaya para ilmuwan sosial menjelaskan fakta-fakta sosial tersebut dengan dimensi ekonomi, misalnya iklim ekonomi politik yang belum stabil, gerakan separatis yang makin masif, kendatipun demikian atas dasar realitas sosial menunjukkan pula bahwa muncul optimisme dari kelompok sosial dalam masyarakat karena mereka memperoleh semangat baru untuk mendesain kembali kiprah politiknya dalam rezim baru. Sejauh yang dapat dirujuk, militer militer merupakan kelompok dominan, ini merupakan awal militer bermain politik aktif dan mendominasi dalam arena pengambilan kebijakan, baik di pusat maupun di daerah.
Dengan pendekatan struktural fungsional model Talcott Parson, bahwa rezim berkuasa menempatkan peranan, norma, nilai dan keabsahan pada pusat analisis sosial dan politik. Dimensi budaya dalam analisis sosial dan politik menjelaskan bahwa terciptanya suatu tata politik yang melintasi kelas sosial, itulah yang kemudian terwujud pada sebagian praktik politik di komunitas kultural tertentu. Perkembangan sosial juga menegaskan adanya keterpaduan antara demokrasi liberal pada satu sisi dengan kapitalisme borjuasi pada sisi lain yang menurut Robinson akan dapat direproduksi di Dunia ketiga, kegagalan eksperimen liberal demokratis dan penyisihannya pada akhir 1950-an oleh otoriterisme kerakyatan pada Demokrasi Terpimpin merupakan perkembangan yang mencengangkan. Itulah yang melegitimasi rezim Orde Baru untuk menetapkan ketertiban dan stabilitas, guna menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan menghasilakan kepemimpinan dan pengelolaan yang rasional. Arah kebijakan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun sangat diragukan keefektifan pertumbuhhan ini untuk dapat menjadi dasar bagi suatu ekonomi yang swasembada dan swadaya.
Teoretisasi semacam itu mewarnai analis sosial dan politik selama perode transisi, termasuk pula transisi politik 1998, hanya penekanan pada 1998 pada penguatan isntitusi negara dan merekonstruksi sejumlah instrumen politik baru agar menjamin terealisasinya cita-cita distribusi kesejahteraan seacar adil dan terwujudnya demokrasi, seperti kebijakan ekonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta lahirnya berbagai lembaga negara baru misalnya Komisi Yudisial (KY), Mahkama Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebagainya.
Selain itu, fenomena yang paling penting dalam teori-teori sosial dan sekaligus tantangan bagi para ilmuan sosial yakni merebaknya konflik sosial di hampir seluruh daerah, mulai dari konflik antar-etnik (kasus konflik Madura-Dayak), konflik dengan sentimen agama dan suku (kasus konflik Maluku, Poso, Mataram serta Kupang) konflik antardesa dengan berbgai motif dan kepentingan, kadang-kadang terdapat konflik yang tidak jelas memperebutkan suimber daya ekonomi atau politik.
Fenomena penting lain yang dihadapi ilmuwan sosial yakni merebaknya gerakan sosial baru dan pengorganisasian kekerasan dan teror bom yang melibatkan sejuimlah aktivis keagamaan. Munculnya komunitas radikal dalam perubahan politik dan proses pencarian identitas sebagian dari komunitas keagamaan baru dapat dipandang pulka sebagai bagian dari penguatan kembali ruang publik yang bebas, khususnya kelompok yang selama rezim Orde Baru gagal mengekspresikan dirinya, rezim yang terlalu fokus pada pembangunan ekonomi, akibatnya menyisihkan masalah kebudayaan dan politik dari perdebatan umum, sekaligus juga melakukan penggabungan, mengooptasi, menghegemoni, dan memanipulasi lembaga-lembaga politik sehingga mereka larut dalam irama yang dikehendaki rezim dan kehilangan ruang perdebatan kulturalnya. Kehadiran kelompok radikal, fundamentalis, dan tindakan kekerasan sebagai konsekuensi sosiologis dan konsekuensi sejarah dari peminggiran peran politik mereka dalam waktu yang lama.
Pada level birokrasi, muncul analisis bahwa kekuatan sosial berada dalam kendali birokrasi, pemerintahan birokratis sangat sukses meniadakan peran kekuatan kemasyarakatan, karena berhasil dikooptasi dalam jejaring ptron-klien. Teoretisasi patron-klien dalam memahami gerak politik Indonesia sebagaimana dinyatakan Riggs dan Jackson bahwa pemerintah birokratis adalah suatu bentuk kekuasaan birokratis yang tidak cocok untuk melahirkan “modernisasi”, sebab ia tidak mampu memikirkan kepentingan umumj dan nasional.
Analisis sosial dan politik mengenai patron-klien dalam politik nusantara yang juga melahirkan konflik dan pertentangan sosial. Perubahan politik 1998, juga ditandai dengan sistem patron-klien ini, berbagai gerakan sosial dibentuk atas dasar patron-klien, demikian juga partai politik terbentuk dengan prinsip patron-klien, meskipun diinterpretasi secara rasional, tetapi sebenarnya sistem tersebut menyebabkan pertumbuhan kekuaatan sosial dan politik secara cepat. Hal ini yang penting juga harus dipahami bahwa politik menentukan bentuk eksistensinya sendiri, karena itu pemimpin politik menetapkan bentuk yang diambil oleh struktur politik; Jackson menyebutkan bahwa pilihan elite dan elite tandingan penting artinya dalam menentukan apakah sosio-ekonomi akan menuju ke (1) perkembangan suatu sistem persaingan demokratis yang bersandarkan peran serta partai politik massa dan peserta perseorangan; (2) perkembangan menuju suatu bentuk partai tunggal , rezim mobiliasasi yang berstandar pada ideologi; atau (3) kelanjutan suatu pemerintahan birokratis.
Perkembangan sosio-ekonomi pertama termanifestasi dalam perubahan politik pasca-Orde baru, rezim terbentuk lahir atas dasar keterlibatan warga yang meluas dengan pemerintah yang dibentuk dari koalisi kekuatan politik real. Pada kasus nasional, elite berkuasa mempeoleh legitimasi politik dari berbagai sumber potensial, tidak hanya legitimasi politik, tetapi juga legitimasi sosial dan kultural yang berhasil dimobilisasi elite untuk mendukung kepemimpinnya. Sementara yang kedua dapat disaksikan pada rezim Orde Baru, di mana pemerintahan terbentuk atas dasar manipulasi , mobilisasi dan partai tunggal yang membentuk pemerintahan. Akibatnya, lahirlah istilah Bapakisme atau AB (asal bapak senang) yang menunjukkan watak sentralistik kekuasaan.
