PALOPO–Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palopo, mengusulkan 393 kuota seleksi CPNS 2021 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Demikian disampaikan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM kota Palopo, Hamka.
Dia merincikan untuk kuota calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 309 kuota. Didalamnya sudah termasuk formasi guru. Untuk formasi CPNS umum seperti kesehatan dan teknis sebanyak 84 kuota. “Ini baru jumlah yang diusulkan, soal berapa yang disepakati itu tergantung dari BKN,” kata Hamka.
Hamka menyebutkan jumlah usulan itu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dibutuhkan di Kota Palopo. Rencananya, pengumuman terkait seleksi CPNS 2021 akan dilakukan pada Maret mendatang. Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan kembali membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini.
Rencananya, pendaftaran lowongan CPNS 2021 mulai dibuka April hingga Mei mendatang.
Formasi yang dibuka pada tahun ini, akan disesuaikan dengan kebutuhan instansi di pusat maupun daerah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui pengisian kebutuhan CPNS tahun 2021.
Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Teguh Widjinarko mengatakan untuk kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada tahun ini adalah sebanyak 1,3 juta orang.
Namun untuk formasi CPNS yang akan dibuka pada tahun ini hanya sekitar 160.500 saja. “Iya hanya sekitar 160.000 untuk CPNS,” ujarnya seperti dikutip dari Okezone.com, Senin (15/2/2021). Menurut Teguh, angka tersebut sudah akumulasi dengan kebutuhan pegawai pada 2020. Di mana pada tahun 2020 tidak ada seleksi CPNS karena adanya pandemi covid dan seleksi tahun anggaran 2019 yang belum rampung. “Sudah akumulasi (dengan kebutuhan pegawai pada 2020),” ucapnya.
Sementara itu, untuk kebutuhan di pemerintah daerah di luar guru adalah mencapai
189.000. Dari jumlah tersebut nantinya akan dipenuhi lewat seleksi CPNS sebanyak
119.000 dan PPPK 70.000. “PPP jabatan fungsional selain guru, dan CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan termasuk tenaga kesehatan,” jelasnya. Sedangkan untuk pemerintah pusat kebutuhan pegawai ASN mencapai 83.000. Nantinya kebutuhan tersebut akan dipenuhi lewat rekrutmen PPPK dan CPNS dengan porsi masing-masing 50%.
“Untuk berbagai jabatan sesuai kebutuhan masing-masing instansi,” ucapnya.
(*/Sya)
