ADVERTISEMENT
PALOPO–Memang tahun anggaran 2020 tak lama lagi akan berakhir, namun target realisasi dan progres serapan anggaran terhadap 49 Perangkat Daerah se kota Palopo termasuk perangkat kecamatannya menarik untuk terus diamati dan dikaji.
Saat memasuki triwulan terakhir (IV) di pengujung tahun ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Palopo beberapa waktu lalu telah merilis hasil Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap 49 Perangkat Daerah se kota Palopo.
ADVERTISEMENT
Monev triwulan ketiga ini, adalah rekapitulasi realiasi baik fisik maupun keuangan, yang dilakukan sejak bulan Januari hingga September 2020, yang mencatat transaksi Belanja Langsung dan Tak Langsung dari 49 perangkat daerah tersebut di tahun anggaran 2020.
Dari rilis tersebut, Bappeda Palopo sendiri menempati peringkat 26. Total Belanja yang jadi target Bappeda di TA 2020 ini adalah Rp4.860.430.406. Sedangkan realisasi hingga akhir Triwulan III adalah sebesar Rp3.192.136.578. Atau prosentasenya telah mencapai angka 65,68 persen.
Sedangkan Perangkat Daerah yang paling tinggi serapan anggarannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni sebesar 93,41 persen atau Rp2.663.139.917, menyusul Dinas Perpustakaan 91,52 persen dan Dinas Tenaga Kerja (87,67%).
Perangkat Daerah yang serapan anggarannya paling rendah ditempati oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota Palopo yang baru menyerap keuangan 29,39 persen atau Rp17.104.140.807, disusul BPKAD Palopo 36,62 persen dan peringkat ketiga dihuni Dinas Pertanahan yang baru menggunakan anggaran sebanyak 42,49 persen.
Plt Kepala Bappeda kota Palopo, Raodahtul Jannah melalui Kepala Bidang Perencanaan Makro, Hendri kepada Koran Seruya, Rabu pekan lalu, (2/12) meyakini jika tahun 2020 ini akan diakhiri dengan hasil Monev yang lebih baik dibanding tahun 2019 tahun lalu.
Masih ada OPD yang serapannya rendah di Triwulan ketiga tidak serta merta berindikasi kurang bagusnya kinerja OPD tersebut. Ia berdalih, seperti biasanya, puncak realisasi fisik dan anggaran baru mencapai serapan yang tinggi yakni di penghujung triwulan empat, dimana banyak kegiatan Perangkat Daerah, khususnya kegiatan fisik yang pencairan keuangannya akan segera berakhir di akhir Desember.
“Biasanya kalau serapan rendah akibat adanya force majeur, atau hal-hal teknis di luar kendali manusia, itu biasa yang terjadi, tapi lebih banyak karena faktor jatuh tempo kegiatan proyek rata-rata di Desember, sehingga prosentase fisik dan keuangan juga otomatis meningkat tajam,” ujar Hendri.
Bappeda mencatat, untuk Triwulan ketiga di 2020 ini, seluruh OPD di kota Palopo baru mencapai angka rata-rata 55,87 persen atau Rp440.009.726.837. Total APBD Palopo sendiri, untuk belanja langsung dan tidak langsung dari alokasi DAU adalah sebesar Rp787.607.109.864. (iys)
ADVERTISEMENT
