PALOPO–Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Palopo yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, IMM dan IPM mendatangi kantor DPRD Kota Palopo, Jumat (17/07/2020).
Kedatangan AMM Kota Palopo ini adalah untuk menyerahkan pernyataan sikap penolakan terhadap pembahasan RUU HIP. Hanya saja, pada saat penyerahan tersebut tidak ada satu pun Anggota DPRD Kota Palopo yang berada di tempat sehingga penyerahannya diwakili oleh Sekretaris Dewan.
Pada kesempatan tersebut, Suparman Parintak yang merupakan selaku juru bicara dari AMM Palopo menjelaskan bahwa secara hukum kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat dengan landasan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam TAP MPRS dan TAP MPR.
“Pancasila dengan sila-sila di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dirubah atau tidak seharusnya dirubah apalagi ditafsirkan ulang karena berpotensi menyimpang dari maksud dan pengertian yang sebenarnya,” ungkap Suparman.
Adapun pernyataan sikap dari AMM Kota Palopo yaitu menuntut:
1. Menghentikan dan mengeluarkan RUU HIP/PIP dari daftar PROLEGNAS karena kedudukan Pancasila yang diatur dalam TAP MPRS nomor XX/1996 juncto TAP MPR nomor V/1973, TAP MPR nomor IX/1978, dan TAP MPR nomor III/2000 sudah sangat kuat jadi tidak perlu dijadikan UU secara khusus.
2. Membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang keberadaannya sangat memungkinkan adanya tafsir tunggal terhadap nilai Pancasila dalam mengatur kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan budaya di Indonesia.
3. Mengusut inisiator RUU HIP karena dengan usulan itu memunculkan kontroversi kontra negatif terhadap warga bangsa yang berpotensi mendorong persatuan yang melanggar pada nilai-nilai Pancasila dan adanya upaya mereduksi Pancasila dengan memeras sila menjadi tri sila dan eka sila dan memasukkan Ketuhanan yang berkebudayaan dengan alasan history pidato bung Karno tanpa mempertimbangkan piagam Jakarta.(iys)
